Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengkritik sikap oknum elite di Kabinet yang menyampaikan wacana perpanjangan masa jabatan atau penambahan periode presiden.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata mantan aktivis 1998 itu, sudah tegas menyatakan tidak ada rencana agenda penundaan pemilu maupun perpanjangan masa periode jabatan presiden.

"Presiden Jokowi menyampaikan kembali secara tegas dan gamblang bahwa tidak ada rencana agenda penundaan pemilu maupun perpanjangan masa periode jabatan presiden," tegas Masinton kepada Tribunnews.com, Senin (11/4/2022).

Ia mengatakan Jokowi menegaskan pemerintah bersama DPR RI sudah menyepakati agenda pelaksanaan Pemilu tanggal 14 Februari 2024 berikut rincian anggaran pelaksanaan Pemilu 2024.

"Sikap kesatria Presiden Jokowi ini adalah bentuk tanggung jawab seorang pemimpin mengambil alih tindakan keblinger bawahannya yang congkak dan semena-mena kepada rakyat," ujarnya.

Masinton mempertanyakan kemana oknum Menteri Koordinator di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) - Wakil Presiden Maruf Amin yang menggulirkan dan manggalang dukungan palsu Jokowi tiga periode, saat terjadi gelombang penolakan dari rakyat dan mahasiswa.

Baca juga: Mahasiswa Demo di Istana Bogor Hari Ini, Protes Isu Jabatan 3 Periode hingga Kenaikan Harga BBM

"Pertanyaannya adalah kemana menko yang menggalang dukungan palsu 3 periode masa jabatan presiden tersebut?"

"Dimana batang hidung menteri itu? Kenapa bukan Menko tersebut yang menjelaskan kepada publik dan massa aksi yang melakukan penolakan perpanjangan 3 periode masa jabatan presiden."

"Bahwa gagasan diatas bukan berasal dari Presiden Jokowi, melainkan dari dirinya sendiri sebagai menko yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan di bidang politik," kata Masinton.

Bercermin pada hal itu, menurut Anggota Komisi XI DPR RI ini, Menko tersebut seharusnya secara kesatria mundur dari seluruh jabatannya.

Apalagi ketika Presiden Jokowi sudah secara kesatria mengambil alih tanggung jawab dan meluruskan tindakan keblinger dan kesemena-menaan bawahannya.

"Harusnya menko tersebut secara kesatria mundur dari seluruh jabatannya. Apalagi telah menyebarkan big data “hoax” kepada masyarakat Indonesia," jelasnya.

Sebelumnya Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim big data yang berisi suara 110 juta pengguna media sosial ingin pemilu 2024 ditunda.