Semangat Pemilu 2024 Hemat Beban Biaya Politik, Perlu Kajian Mendalam Jika Anggaran Rp 110,4 Triliun
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menyebut, perlu ada kajian ulang soal anggaran Pemilu 2024
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Wahyu Aji
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menyebut, perlu ada kajian ulang soal anggaran Pemilu 2024 yang dianggarkan sebesar Rp 110,4 triliun.
Sehingga, ada perhitungan mendalam apakah dana itu bisa dipangkas kembali.
"Saya kira memang perlu kajian mendalam lagi. Apakah kiranya dana untuk Pemilu sebesar itu atau tidak. Apakah memungkinkan untuk juga dipangkas lagi" kata Ray Rangkuti saat dihubungi Tribunnews, Selasa (12/4/2022).
Ray menambahkan, bahwa semangat pemilu serentak 2024 ini salah satunya untuk mengurangi beban biaya untuk politik.
"Jadi, jika masih terjadi pembengkakan biaya pemilu justru setelah pemilu dilaksanakan secara serentak, tentu harus jadi evaluasi bersama," tambahnya.
Ia juga mengatakan, bahwa penyelenggara pemilu baru dapat melakukan evaluasi atas hal ini. Termasuk, soal komponen honor petugas KPPS, anggaran logistik atau perjalanan dinas, mungkin masih bisa dievaluasi.
"Sehingga angka Rp 110,4 triliun tersebut dapat lebih diirit," jelasnya.
Baca juga: Anggaran Pemilu 2024 Rp 110,4 Triliun Sangat Mahal, Padahal Keserantakan Pemilu 2024 Untuk Menghemat
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mentaksir anggaran persiapan pelaksanaan Pilkada dan Pemilu 2024 sebesar Rp110,4 triliun.
Belakangan, Presiden meminta agar biaya tersebut dihitung ulang agar persiapannya dapat dilakukan secara bertahap.
Dimana, pemilu pada 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak November 2024 diperkirakan butuh anggaran sampai Rp 110,4 triliun, dengan rincian untuk KPU Rp 76,6 triliun dan Bawaslu Rp 33,8 triliun.