Dia juga mengklaim Ketua Umum Golkar juga tidak pernah menyatakan persetujuannya untuk menunda pemilu atau pengusulan perpanjangan masa jabatan presiden.

Bahkan, lanjut Nurul partainya justru melakukan upaya untuk terus melakukan sosialisasi menuju Pemilu 2024.

"Dalam setiap kesempatan, kami dari Partai Golkar termasuk Ketua Umum Pak Airlangga terus menyosialisasikan program-program yang sudah kami buat untuk menuju Pilpres dan Pileg 2024," bebernya.

Nurul menyatakan partainya mendukung pernyataan Presiden Jokowi yang menginginkan seluruh masyarakat dan peserta tidak menggunakan isu politik identitas dan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di Pemilu 2024 mendatang.

"Golkar juga berharap pelaksanaan Pileg dan Pilpres serta Pilkada 2024 berjalan dengan baik, tertib, dan memunculkan pemimpin nasional yang bisa diterima seluruh rakyat," pungkasnya.

Hal senada dikatakan Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid.

Ia menyatakan Golkar tidak akan melawan arus suara rakyat. Prinsipnya jelas, Suara Golkar adalah Suara Rakyat.

“Golkar mendukung pernyataan presiden bahwa tidak ada penundaan jadwal Pemilu. Hal itu sudah tepat dan sesuai konstitusi saat ini, serta sejalan dengan aspirasi publik,” ucapnya.

Baca juga: KPU Ungkap 75 Parpol Sudah Berbadan Hukum, Berhak Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024

Selain itu merunut pada tugasnya di DPR, Meutya meyakinkan masyarakat bahwa Fraksi Golkar DPR RI, bekerja semaksimal mungkin guna memastikan Pemilu 2024 diselenggarakan tepat waktu.

Sesuai dengan lingkup tugasnya di Komisi I DPR RI, Meutya Hafid mengatakan akan memanggil mitra terkait sebagai upaya memastika Pemilu berlangsung aman dan damai.

“Komisi I akan memanggil mitra-mitra terkait untuk menerima laporan rancangan persiapan dari masing-masing lembaga yang berhubungan dengan Komisi 1 DPR, seperti TNI dan BIN. Meski mitra kami tidak terkait langsung, namun peran TNI dan BIN misalmya dalam turut mensukseskan penyelenggaraan pemilu 2024 perlu dipersiapkan dari sekarang,” pungkasnya.