Harga Bahan Pokok Naik, Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Berpikir Jernih Mengambil Keputusan
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah untuk dapat berpikir jernih dalam mengambil keputusan.
Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Wahyu Aji
Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah untuk dapat berpikir jernih dalam mengambil keputusan.
Hal itu diungkapkan Gus Muhaimin melatarbelakangi adanya polemik kenaikan harga bahan pokok termasuk minyak goreng yang belakangan ini dialami masyarakat Indonesia.
"Itu saya meminta menteri-menteri itu dimasa sulit ini menteri-menteri harus lebih banyak berpikir lebih jernih sehingga keputusannya tidak salah," kata Gus Muhaimin saat ditemui usai acara Ramadan Public Lecture di salah satu hotel di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (14/4/2022).
Dia menilai, terhadap polemik ini, negara dalam hal ini pemerintah tidak boleh didikte atau bahkan kalah dengan kondisi pasar.
Sebab menurutnya, seluruh kebijakan termasuk harga bahan pokok tidak terlepas dari wewenang pemerintah.
"Negara atau pemerintah harus kuat berdaya menenutukan keadaan dan tidak didikte oleh siapapun, pemerintah punya kekuatan untuk memutuskan dengan tanpa ada konflik of interested tidak boleh ada satu pun yang mendikte pemerintah," kata dia.
Jika tidak ada pengaruh dari sektor manapun, maka Gus Muhaimin meyakini pemerintah dapat memutuskan segala kebijakan secara kompeten.
Bahkan menurutnya, akan berdampak pada keputusan-keputusan ekonomi yang cerdas dan objektif di semua aspek baik itu aspek pasar, aspek produksi, aspek perlindungan usaha kecil menengah aspek perlindungan sumber daya alam.
"(Jadi pemerintah) harus betul-betul mandiri dan independen," ucap Gus Muhaimin.
Lebih lanjut, kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, kemandirian pemerintah juga harus ditekankan pada sektor bisnis.
Sebab jika tidak, maka output dari kebijakan nantinya akan lemah dan berdampak pada kerugian baik untuk pebisnis maupun untuk pemerintah itu sendiri.
"Harus-harus kalau tidak kebijakannya akan lemah merugikan pebisnis juga merugikan pemerintah harus bener-bener genuine," tukas Gus Muhaimin.
Diketahui, hingga hari ini permasalahan ketersediaan dan harga minyak goreng masih menjadi polemik bagi masyarakat Indonesia.