Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah untuk dapat berpikir jernih dalam mengambil keputusan.

Hal itu diungkapkan Gus Muhaimin melatarbelakangi adanya polemik kenaikan harga bahan pokok termasuk minyak goreng yang belakangan ini dialami masyarakat Indonesia.

"Itu saya meminta menteri-menteri itu dimasa sulit ini menteri-menteri harus lebih banyak berpikir lebih jernih sehingga keputusannya tidak salah," kata Gus Muhaimin saat ditemui usai acara Ramadan Public Lecture di salah satu hotel di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (14/4/2022).

Dia menilai, terhadap polemik ini, negara dalam hal ini pemerintah tidak boleh didikte atau bahkan kalah dengan kondisi pasar.

Sebab menurutnya, seluruh kebijakan termasuk harga bahan pokok tidak terlepas dari wewenang pemerintah.

"Negara atau pemerintah harus kuat berdaya menenutukan keadaan dan tidak didikte oleh siapapun, pemerintah punya kekuatan untuk memutuskan dengan tanpa ada konflik of interested tidak boleh ada satu pun yang mendikte pemerintah," kata dia.

Jika tidak ada pengaruh dari sektor manapun, maka Gus Muhaimin meyakini pemerintah dapat memutuskan segala kebijakan secara kompeten.

Bahkan menurutnya, akan berdampak pada keputusan-keputusan ekonomi yang cerdas dan objektif di semua aspek baik itu aspek pasar, aspek produksi, aspek perlindungan usaha kecil menengah aspek perlindungan sumber daya alam.

"(Jadi pemerintah) harus betul-betul mandiri dan independen," ucap Gus Muhaimin.

Lebih lanjut, kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, kemandirian pemerintah juga harus ditekankan pada sektor bisnis.

Sebab jika tidak, maka output dari kebijakan nantinya akan lemah dan berdampak pada kerugian baik untuk pebisnis maupun untuk pemerintah itu sendiri.

"Harus-harus kalau tidak kebijakannya akan lemah merugikan pebisnis juga merugikan pemerintah harus bener-bener genuine," tukas Gus Muhaimin.

Diketahui, hingga hari ini permasalahan ketersediaan dan harga minyak goreng masih menjadi polemik bagi masyarakat Indonesia.

Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng sebesar Rp100 ribu perbulan. 

Pemberian BLT tersebut untuk meringankan beban masyarakat akibat melambungnya harga minyak goreng. 

"Kita tahu harga minyak goreng naik cukup tinggi sebagai dampak dari lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional. Untuk meringankan beban masyarakat pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan persnya, Jumat, (1/4/2022).

Bantuan akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang masuk dalam daftar penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). 

"Serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan," katanya.

Adapun BLT diberikan selama tiga bulan yakni April, Mei, dan Juni yang akan dibayarkan sekaligus pada April 2022 sebesar Rp300 ribu.

"Saya minta Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, TNI serta Polri berkoordinasi agar pelaksanaan penyaluran bantuan ini berjalan dengan baik dan lancar," pungkasnya.