TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Kepala Staf Angkatan Darat  2000-2002, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri menyatakan persoalan Papua harus dituntaskan melalui peningkatan  kesejahteraan bagi warga Papua. 

Karena itu, kata Kiki, Keppres No.20/2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, serta Inpres No.9/2020 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua, perlu segera diimplementasikan sepenuhnya. 

Kiki menjelaskan, bahwa guna melaksanakan Keppres dan Inpres tersebut, Presiden sudah menunjuk Wakil Presiden (Wapres) sebagai Ketua Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan (TKTPPK) di Provinsi Papua dan Papua Barat, sementara Ketua Hariannya adalah Menteri PPN/Ka Bappenas. 

"Tapi yang saya telusuri, Wapres belum membuat pengorganisasian selanjutnya, untuk mengambil langkah-langkah pengimplementasian Keppres dan Inpres tersebut," kata Kiki dalam keterangan yang diterima, Sabtu (23/4/2022).

Ia mengusulkan agar Wapres segera menginstruksikan Ketua Harian untuk melaksanakan Keppres dan Inpres tersebut semaksimal-mungkin.

Kiki mengingatkan bahwa memang tugas memimpin pelaksanaan Keppres dan Inpres itu tidak bisa dilakukan oleh Wapres sendiri, selaku Ketua Tim. 

Baca juga: Wapres: Pemerintah Gandeng Gereja untuk Akhiri Konflik di Papua

Ketua Harian yang ditunjuk dan diberi amanatlah yang seharusnya menjalankan tugas tersebut secara fokus, sehingga mencapai sasaran yang diinginkan. 

"Dan Ketua Harian, juga harus dilengkapi oleh Staf Ahli, Staf Khusus dan Staf Organik, untuk efektivitas pencapaian target" tambah Kiki.

Mengimplementasikan Keppres dan Inpres itu, ujar Kiki, merupakan bagian dari upaya untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat Papua. 

Dengan begitu, Kelompok Kriminal bersenjata (KKB) Papua yang terus bergerilya melawan Pemerintah Republik Indonesia bisa dipatahkan, sebab mereka akan kehilangan dukungan rakyat.

"Ini yang disebut sebagai Operasi Anti Gerilya, dengan cara konstruktif memenangkan hati rakyat, guna menjauhkan mereka dari kelompok kriminal bersenjata," jelas Kiki. 

Sementara itu, Aktivis Mahasiswa Papua Charles Kossay menegaskan bahwa Papua adalah bagian integral NKRI. Dan, untuk menyelesaikan masalah Papua, Pemerintah Republik Indonesia tidak dapat semata-mata menerapkan pendekatan keamanan.

Hal itu, ujar Charles, membuat konflik Papua justru melebar kemana-mana serta membuat 'luka' di hati rakyat Papua dan juga di hati para korban non-Papua. 

Charles pun meminta Pemerintah Pusat tak hanya melakukan pendekatan keamanan, tapi juga melakukan pendekatan dengan menggunakan hati, untuk merebut simpati orang Papua.