Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Temuan survei nasional Indikator Politik Indonesia terbaru menyatakan adanya indikasi peningkatan tren persepsi negatif publik terhadap kondisi ekonomi nasional.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan berdasarkan survei pada April 2022 tercatat sebanyak total 39 persen responden yang mengatakan kondisi ekonomi nasional buruk atau sangat buruk

Sementara itu, total ada 22,9 persen responden yang mengatakan baik atau sangat baik.

Sedangkan jumlah responden yang mengatakan kondisi ekonomi nasional sedang tercatat 37,2 persen.

Menurutnya, ada situasi yang menarik dalam tren persepsi publik terkait kondisi ekonomi nasional.

Pertama, kata dia, responden yang mengatakan kondisi ekonomi nasional buruk trennya terus menerus turun jika dibandingkan Mei 2020.

Persepsi negatif tersebut, kata dia, turun sampai Desember 2021 dan berhenti di Januari 2022.

Baca juga: Survei Indikator: Dominan Masyarakat Gunakan Internet untuk Mengakses Berita Sosial dan Politik

Hal tersebut disampaikannya dalam Rilis Survei Nasional Indikator Politik Indonesia bertajuk Evaluasi Publik Atas Kinerja Pemerintah, Prospek Partai Politik, dan Calon Presiden 2024 di kanal Youtube Indikator Politik Indonesia pada Selasa (26/4/2022).

"Bahkan ada indikasi meningkat mereka yang mengatakan persepsi ekonomi nasional buruk itu antara Februari sampai April," kata Burhanuddin.

Burhanuddin mengatakan meningkatnya tren persepsi negatif publik terkait kondisi ekonomi nasional tersebut diduga karena adanya momentum kelangkaan minyak goreng.

Baca juga: Kepercayaan KPK Turun Menurut Survei Indikator, Firli Bahuri: Kami Bersyukur dan Terus Perbaiki Diri

"Kita tahu di sana ada momentum apa. Kelangkaan minyak goreng. Ini kemudian menyebabkan tren penurunan persepsi negatif ekonomi nasional itu berhenti dan kembali meningkat," kata Burhanuddin.

Survei dilakukan tanggal 14 sampai 19 April 2022 setelah demo besar mahasiwa menolak penundaan Pemilu dan wacana tiga periode masa jabatan presiden.

Namun demikian, survei tersebut dilakukan sebelum Pemerintah mengumukan penyetopan ekspor minyak goreng dan Jaksa Agung mengumumkan tersangka kasus mafia minyak goreng.