Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Elemen buruh dari belasan serikat akan menggelar aksi unjuk rasa pada Sabtu (14/5/2022) mendatang.

Aksi tersebut sebagai pengganti dari peringatan May Day yang tiap tahunnya digelar pada tanggal 1 Mei.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, dalam aksi yang rencananya digelar di depan Gedung DPR RI tersebut, setidaknya ada 100 ribu lebih buruh dari berbagai elemen yang terkonfirmasi hadir.

"Dalam kesempatan ini dan kami tunggu 14 Mei nanti, 100 ribu buruh di DPR RI, sudah konfirmasi (akan lakukan aksi)," kata Said Iqbal saat perayaan May Day di Gedung Perfilman Usmar Ismail, Jakarta, Minggu (1/5/2022) kemarin.

Nantinya kata Iqbal, setelah melakukan aksi di gedung DPR RI, massa buruh juga berencana akan menyampaikan orasinya di Istora Senayan Jakarta.

Iqbal mengungkapkan setidaknya akan ada 15 turunan tuntutan yang akan disampaikan oleh massa aksi buruh pada kesempatan tersebut.

"Kami aksi dengan 15 tuntutan yang sudah diberikan dan setelah itu kita ke Istora," beber Iqbal.

Kendati demikian mantan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu, tidak memerinci apa saja tuntutan yang akan disampaikan.

Namun jika merujuk pada aksi yang digelar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemarin, beberapa tuntutannya secara garis besar meminta pemerintah tetap melaksanakan pemilu sesuai dengan waktunya dan menggelar pemilu secara Jujur dan Adil (Jurdil).

Sebagai informasi, dalam tuntutannya pada aksi kemarin, massa aksi dari KSPI dan Partai Buruh menuntut agar waktu pelaksanaan Pemilu 2024 tak digeser. 

Buruh juga ingin memastikan jadwal pemilu tak molor seperti isu yang santer terdengar akhir-akhir ini.

"Kami ingin memastikan, meminta KPU jangan menggeser pelaksanaan pemilu. Harus sesuai jadwal yakni 2024," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal di Gedung KPU, Jakarta, Minggu (1/5/2022).

Iqbal mengatakan, aksi yang dilakukan bersama sejumlah aliansi buruh ini merupakan bentuk dukungan kepada KPU. 

Buruh mendorong KPU agar bisa mempersiapkan pelaksanaan pemilu dengan baik.

Menurut Iqbal, KPU harus berani dalam menjalankan tugasnya sebagai komisioner yang berwenang menyelenggarakan pemilu.

Baca juga: 100 Ribu Buruh Dikonfirmasi Hadir Dalam Aksi 14 Mei di Gedung DPR RI

KPU juga kata dia, harus bebas dalam tekanan saat mengambil keputusan untuk melaksanakan pemilu yang jujur dan adil untuk melawan politik uang.

"KPU harus berani mengambil keputusan soal Pemilu 2024. Selain itu, berani mendiskualifikasi parpol dan tidak menggeser jadwal pelaksanaan pemilu," imbuhnya.

Dalam aksi May Day tahun ini, massa buruh juga menyuarakan berbagai tuntutan di antaranya, penolakan terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker), revisi UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-undangan (PPP), dan permasalahan bahan pokok.

"Tuntutan kami tetap sama. Kami minta DPR segera melakukan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga," ujar dia.