Said Iqbal Ralat Jumlah Buruh yang Akan Berunjuk Rasa di Gedung DPR Besok
Para buruh yang akan menggeruduk DPR dan Gelora Bung Karno (GBK) berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabar), dan Banten.
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meralat jumlah buruh yang akan menghadiri peringatan May Day tanggal 14 Mei 2022 di Jakarta.
Presiden Partai Buruh itu menyebut jumlah massa yang seyogyanya 100 ribu dikurangi menjadi sekira 50 ribu orang karena harus memenuhi protokol kesehatan (Prokes).
Para buruh yang akan menggeruduk DPR dan Gelora Bung Karno (GBK) berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabar), dan Banten.
“Setelah berdiskusi dengan Satgas Covid-19 dan juga pemangku keamanan, maka untuk menjalankan prokes yang rencananya akan dihadiri 100 ribu buruh dikurangi 50 persen, menjadi lebih dari 50 ribu buruh,” kata Said Iqbal pada konferensi pers, Jumat (13/5/2022).
Baca juga: May Day Fiesta Digelar Sabtu Besok, 2 Ribu Bus Berisi Ribuan Buruh Bakal Tumpah di GBK
Said Iqbal mengatakan, ada dua kegiatan yang akan dilakukan Partai Buruh bersama Gerakan Buruh Indonesia pada tanggal 14 Mei 2022.
Pada jam 10 00 – 12.00 WIB akan dilakukan aksi unjuk rasa di DPR RI.
Para buruh selanjutnya akan bergerak ke Stadion Utama GBK pada jam 13.00 – 17.30 WIB untuk merayakan May Day Fiesta di GBK.
Walaupun ada pengurangan jumlah di Jakarta, Said Iqbal memastikan aksi juga akan dilakukan secara serempak di berbagai daerah.
Sekira 20 ribu buruh di Surabaya, 5 ribu buruh di Semarang, 15 ribu buruh di Batam, 5 ribu buruh di Medan, dan puluhan ribu buruh lainnya yang tersebar di kota-kota industri seperti Yogyakarta, Aceh, Padang, Bengkulu, Riau, Lampung, Sulawesi, Makassar, Gorontalo, Morowali, Kendari, Bitung, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Maluku, Mataram, Ternate, dan beberapa kota industri lainnya juga akan melakukan aksi.
Said Iqbal mengatakan buruh akan menyuarakan 18 tuntutan, termasuk diantaranya menolak Omnibus law UU Cipta Kerja dan tuntutan agar pemerintah menurunkan harga bahan pokok (minyak goreng, daging, tepung, telur, dll), BBM, dan gas.
“Kami berharap pemerintah bisa mendengarkan apa yang menjadi aspirasi buruh. Partai Buruh dan Gerakan Buruh Indonesia akan mengawal 18 isu ini,” ujarnya.
