TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia) Anis Matta menyoroti persoalan etika menteri yang melakukan manuver-manuver baik secara individual maupun koalisi dalam rangka sosialisasi pencapresan untuk Pemilu selanjutnya.

Akar penyebab munculnya persoalan tersebut di antaranya adalah sistem presidensial dengan basis sistem multi-partai.

Para menteri, kata Anis, adalah pembantu presiden yang diangkat dengan asumsi bahwa mereka memiliki kemampuan dalam bidang di mana mereka ditunjuk sebagai pembantu.

Jabatan menteri, kata dia, adalah jabatan yang tidak dipertaruhkan melalui pemilihan, tetapi melalui pengangkatan. 

Apapun dasar pertimbangan presiden mengangkat seseorang menjadi menteri, lanjut dia, maka seorang menteri adalah pembantu presiden yang memiliki tugas teknokrasi. 

Tugas tersebut, lanjut dia, bersifat teknis, spesifik, dan memerlukan kemampuan teknis untuk menjalankan tugas itu. 

Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi Gelora Talks bertajuk Kasak-Kusuk Politik Aji Mumpung 2024: Bagaimana Sikap Presiden? di kanal Youtube geloraTV pada Rabu (18/5/2022).

Baca juga: Soroti Kontradiksi Sistem Politik, Anis Matta: Menteri Akan Sibuk Siapkan Pertarungan Berikutnya

"Jadi jika seseorang diangkat misalnya, menjadi menteri BUMN, artinya presiden percaya dengan orang itu bahwa dia mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh BUMN. Kira-kira kan seperti itu asumsi dasarnya. Tetapi ketika mereka menggunakan posisi itu untuk berkampanye sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, di sini muncul masalah etika," kata Anis.

Etika yang dimaksud Anis adalah seharusnya para menteri bekerja sebagai seorang pembantu presiden dengan kemampuan teknis spesifik dan harus berorientasi menyelesaikan persoalan-persoalan di bidangnya. 

Seseorang yang seharusnya menjadi pembantu presiden, kata dia, sudah seharusnya menggunakan seluruh resources yang ada dalam departemennya untuk membantu presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya, dan bukan justru melakukan kerja-kerja politik di luar dari tugas yang seharusnya dia ditugaskan itu.

"Jadi ada semacam kemirisan bahwa ketika Garuda menjelang bankrut, menterinya berkampanye sedemikian rupa. Begitu juga dengan menteri-menteri yang lainnya, ketika kita sedang menghadapi banyak masalah, para menteri justru membentuk koalisi," kata dia.