Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Papua (IKBP) Ayub Faidiban mengatakan, pembangunan Papua selama ini hanya diutamakan di wilayah perkotaan.

Melihat wilayah Papua yang sangat luas, Ayub menyebut, pemekaran menjadi kunci percepatan pembangunan di tanah Papua.

Karena itu, dengan adanya pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua, bisa menjadi solusi mempercepat pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia.

"Percepatan pembangunan di Papua, memang harus dibarengi dengan pemekaran. Memang ada beberapa orang yang merasa tidak dilibatkan dalam proses, namun itu hanya sebagian kecil saja tidak mewakili mayoritas masyarakat Papua," kata Ayub kepada wartawan, Rabu (18/5/2022).

Baca juga: Pembentukan Daerah Otonom Baru Percepat Pembangunan di Papua

"Lagi pula mereka juga bukan siapa-siapa, mereka yang selama ini menikmati seluruh fasilitas tapi mereka lupa," tambahnya.

IKBP, dikatakan Ayub, akan selalu tegak lurus mendukung setiap kebijakan pemerintah pusat.

Terlebih, selama ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak periode pertama, telah memberikan perhatian yang sangat besar kepada Papua.

"Cuma hari ini kami berharap agar pemekaran itu menyentuh keinginan masyarakat Papua. Kalau bisa dalam proses pemekaran Papua, porsinya 80 : 20. 80 Orang Asli Papua (OAP) dan 20 orang non-Papua," ungkapnya.

Ayub menambahkan, semua yang hidup di dalam bingkai NKRI harus taat dan patuh kepada yang mengatur keutuhan itu, yaitu negara dan pemerintah.

"Maka itu kalau sekarang negara sudah membuat sesuatu yang baik, khusus bagi kami di tanah Papua, kenapa kita harus meributkan lagi? Sebab itu juga sudah terproses dengan baik secara matang demi kesejahteraan masyarakat Papua," tegasnya.

Selama ini, ia mengakui bahwa isu yang mereka dengar, pemekaran itu untuk kepentingan Jakarta.

Baca juga: Aliansi Pemerhati Papua Bangkit Dukung Percepatan Pelaksanaan DOB di Papua  

Padahal pemekaran itu, disampaikan Ayub, dilakukan di tanah Papua. Maka hal tersebut merupakan cara pandangan yang keliru. Namun, memang mekanismenya harus dibuat sedemikian rupa, sehingga masyarakat Papua dapat terwakili.

"Jadi kalau mereka yang kerjanya hanya meributkan saja pasti mereka punya kepentingan, maka kerjanya hanya bicara saja. Kenapa harus ribut? Kami mendukung upaya pemekaran yang digagas pemerintah dan kami mendukung penuh," katanya.

Ia juga mengungkapkan, pihaknya sudah menyampaikan kepada masyarakat Papua, agar tunduk dan patuh pada pemerintah.

"Kalau semua mau mengatur, lantas siapa yang membimbing kita? Jangan kita yang mengatur pemerintah," imbuhnya.

Ayub pun menegaskan, IKBP selalu mendukung setiap kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, demi bangsa dan negara. Papua juga dapat maju, karena pemerintah juga memperhatikan Papua. Papua juga bagian/bingkai dari NKRI.

"Kalau ada provokasi-provokasi lain, itu karena masih ada yang berkepentingan saja. Masyarakat Papua itu lahir dari adat dan agama. Jadi kalau mereka sampai ribut, berarti ada yang memprovokasi itu," pungkasnya.