Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Wapres: Indonesia Pegang Peran Penting dalam Penyediaan Bahan Baku Produk Nikel Dunia

Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin melakukan peletakkan batu pertama pembangunan Kawasan NIS di Kabupaten Konawe Utara

Penulis: Gita Irawan
Editor: Wahyu Aji
zoom-in Wapres: Indonesia Pegang Peran Penting dalam Penyediaan Bahan Baku Produk Nikel Dunia
BPMI Setwapres
Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma’ruf Amin melakukan peletakkan batu pertama pembangunan Kawasan Industri Nusantara Industri Sejati (NIS) di Kabupaten Konawe Utara dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Kamis (19/5/2022). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin melakukan peletakkan batu pertama pembangunan Kawasan Industri Nusantara Industri Sejati (NIS) di Kabupaten Konawe Utara dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Kamis (19/5/2022).

Dalam sambutannya, ia mengatakan Indonesia dianugerahi dengan kekayaan sumber daya alam yang di setiap jengkal tanahnya. 

Salah satunya, kata dia, merupakan komoditas dengan cadangan terbesar di dunia yaitu nikel.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, lanjut dia, cadangan nikel Indonesia sebesar 72 juta ton atau mencapai 52 % dari total cadangan nikel dunia pada tahun 2020. 

"Ini artinya Indonesia memegang peranan sangat penting dalam penyediaan bahan baku produk nikel dunia," kata Ma'ruf.

Namun, lanjut dia, negara dengan Sumber Daya Alam yang berlimpah, apabila tidak bijak mengurusnya, justru berpotensi mengalami kemerosotan ekonomi. 

Berita Rekomendasi

Lagi pula, kata dia, kekayaan bumi Indonesia tidak boleh dinikmati oleh generasi saat ini saja tetapi juga harus membawa berkah bagi generasi mendatang. 

Dengan demikian, lanjut dia, upaya ekstraksi SDA atau sumber daya alam tidak bisa dilakukan secara berlebihan, tetapi dengan memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan. 

Untuk itu, kata Ma'ruf, kebijakan hilirisasi sektor pertambangan yang menjadi fokus pemerintah bertujuan mengintegrasikan sektor pertambangan dari hulu sampai ke hilir. 

"Harapannya, sektor ini memberikan nilai tambah yang maksimal dan kemanfaatan yang lebih besar bagi kemakmuran rakyat," kata dia.

Baca juga: Peletakan Batu Pertama Proyek Kawasan Industri di Konawe Utara, Wapres: Optimalkan Ekonomi Daerah

Namun, lanjut dia, ekonomi dengan peningkatan nilai tambah saja tidaklah cukup. 

Indonesia, menurutnya membutuhkan lompatan produktivitas berbasis penguasaan ilmu pengetahuan dan inovasi, serta ramah lingkungan. 

Indonesia, kata Ma'ruf, harus memulai tranformasi dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi inklusif yang mengedepankan partisipasi, inovasi, dan juga ekologi.

Menurutnya transformasi ekonomi Korea Selatan merupakan salah satu contoh yang paling sukses. 

Strategi kebijakan inovasi yang mengandalkan industri berorientasi ekspor, kata dia, didukung dengan sinergi riset dan pengembangan antara industri dan perguruan tinggi sebagai pencetak sumber daya manusia. 

Pada awal 1970-an, lanjut dia, PDB per kapita Indonesia tercatat 80 dolar AS dan Korea Selatan sekitar 279 dolar AS. 

Namun, kata Ma'ruf, Korea Selatan yang bergerak di jalur ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi, PDB per kapitanya melesat hampir 8 kali Indonesia. 

Pada tahun 2020, Korea Selatan mencapai 31.489 dolar AS dan Indonesia hanya sekitar 3.869 dolar AS, justru Indonesia turun dari 4.135 dolar AS pada 2019.

"Saya meyakini apabila Indonesia secara konsisten mengembangkan ekonomi inklusif yang dipadukan dengan hilirisasi industri untuk pemenuhan pasar domestik maupun ekspor, maka kemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan rakyat akan dapat terwujud," kata Ma'ruf.

Sampai dengan April 2022, lanjut dia,  Kementerian Perindustrian mencatat ada 138 perusahaan kawasan industri yang tersebar di Pulau Jawa, Kalimantan, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Sumatra. 

Peningkatan jumlah dan luas lahan untuk kawasan industri tersebut, kata dia, patut diapresiasi.

Baca juga: Setelah Nikel, Tahun Ini Pemerintah Bakal Larang Ekspor Bauksit dan Timah

"Sedangkan khusus untuk smelter, pemerintah telah menargetkan 53 fasilitas akan beroperasi hingga 2024," kata Ma'ruf.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas