TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kekhawatiran Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) atas kehadiran Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), menurut Dosen Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas), Robi Nurhadi menegaskan besarnya pengaruh kekuatan koalisi tersebut terhadap pemerintahan.

"Kekhawatiran Sekjen PDIP atas KIB lebih memberi sinyal kekhawatiran akan hadirnya pesaing kuat pada Pilpres (pemilihan presiden) 2024. Bukan khawatir pada jalannya pemerintahan sebab para pemimpin koalisi kan orang-orang yang berpengalaman," ujar Robi, dalam keterangannya, Sabtu (21/5/2022) kemarin.

Kepala Pusat Penelitian Pascasarjana Unas tersebut justru melihat koalisi tersebut sebagai langkah positif bagi demokrasi Indonesia ke depan.

Baca juga: PAN Ajukan Nama Zulkifli Hasan di Koalisi Indonesia Bersatu, Berduet dengan Airlangga?

"Koalisi Indonesia Bersatu bisa mencegah terulangnya konflik dua kubu seperti pada Pilpres 2019. Dengan KIB, rakyat memiliki alternatif dari dua pilihan yang berbeda pandangan secara ekstrem. Itu berarti KIB memberi peluang stabilitas politik dan ekonomi dari sekarang", tambah Robi.

Terganggunya pemerintahan lebih banyak disebabkan oleh ketidakmampuan kepemimpinan partai penguasa dalam merespon secara tepat dan tepat akan kebutuhan masyarakat, seperti masalah penyediaan minyak goreng atau sembako lainnya, masalah kesehatan, kenyamanan beribadah, dan jaminan keamanan.

"Sejauh ini masalah keamanan terkendali. Penanganan Covid-19 bagus. Soal sembako saja yang masih labil. Juga soal kenyamanan beribadah umat Islam yang agak terganggu. Ketergangguan tersebut sudah terjadi sebelum koalisi itu ada," jelas penerima PhD dari Center for History, Politic and Strategy, Faculty of Social and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia tersebut.

Penjelasan Golkar dan Reaksi PDIP

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengingatkan munculnya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan untuk memajukan bangsa, terlebih memasukkan agenda politik 2024.

Untuk itu, dia mengingatkan agar kepentingan rakyat sebagaimana mestinya harus didahulukan.

"Jangan membawa kontestasi terlalu awal, yang kemudian membuang energi kita bagi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara pasca pandemi. Ini yang kita dorong," kata Hasto saat ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (20/5/2022).

Hasto kemudian mengingatkan, pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin berdiri atas kerja sama antarpartai politik.

Menurut dia, kerja sama itu terbentuk mengingat mandat rakyat begitu besar kepada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: Poros Koalisi Pilpres 2024 Mulai Bermunculan, Pengamat Nilai Capres PKB Layak Maju

Untuk itu, PDI-P disebut memiliki tanggung jawab terus mengingatkan besarnya mandat rakyat terhadap pemerintahan saat ini.

"Kami tidak ikut dansa-dansa politik. Yang kami lakukan adalah bagaimana mewujudkan kepercayaan rakyat itu dengan menggalang kerja sama yang lebih besar," kata Hasto.

Soal Pertemuan Megawati-Prabowo

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah bahwa pertemuan PDIP dengan sejumlah elit partai politik belakangan ini, disebut sebagai koalisi. 

Menurut Hasto, pertemuan antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan ketum parpol lain, seperti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, hanya sekadar silaturahmi di momen Lebaran. 

"Kalau pertemuan antara ketua parpol itu pertemuan silaturahim, itu belum koalisi," kata Hasto usai mengikuti Senam Sicita di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (20/5/2022). 

Baca juga: Soal Koalisi Besutan Golkar-PAN-PPP, PDIP: Jangan Bawa Kontestasi Terlalu Awal, Membuang Energi

Baca juga: Sekjen PDIP: Menghadapi Pemilu 2024, Diperlukan Kesiapan Mental dan Taat Aturan Main

Hasto pun menjelaskan, bahwa koalisi itu dalam perspektif politik ditandai dengan komitmen bersama.

Dimulai, dari tahapan kerjasama berdasarkan pada platform politik, agenda-agenda pemerintahan, program-program untuk menjawab persoalan bangsa dan negara.

"Serta keterpaduan untuk menyatukan semua elemen kekuatan parpol dalam menghadapi Pemilu khususnya Pilpres," ucapnya.

Hasto juga merespons soal pertemuan antara Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum PPP Suharso Monoarfa.

Baca juga: Soal Koalisi di Pilpres, PDIP Tunggu Perintah Ketua Umum Megawati

Kata Hasto, pertemuan yang melahirkan Koalisi Indonesia Bersatu itu hanya sebatas bagian dari demokrasi berpolitik.

"Pertemuan-pertemuan antara ketua parpol seperti yang dilakukan Pak Airlangga, Pak Zulhas, Pak Suharso Monoarfa itu bagian dari tradisi demokrasi kita," jelas Hasto.

Golkar: untuk Cegah Polarisasi di Pilpres

Sekjen Partai Golkar Lodewijk F. Paulus merespons kritikan yang disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengenai Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Golkar bersama PAN dan PPP.

Sebelumnya, Hasto mengingatkan agar tak membawa kontestasi 2024 terlalu awal.

Pasalnya, saat ini yang dibutuhkan adalah kepentingan rakyat yang utama.

Lodewijk menyebut, koalisi dibentuk lebih awal untuk mencegah polarisasi seperti yang terjadi di Pemilihan Presiden 2019 lalu, karena hanya ada dua pasang calon yang berkontestasi.

"Justru terlalu dini itulah yang sudah disampaikan bagaimana kita membangun demokrasi hasil evaluasi tahun 2019 lalu," kata Lodewijk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5/2022).

Baca juga: Soal Pertemuan Megawati-Prabowo, Sekjen PDIP: Belum Koalisi

Wakil Ketua DPR RI ini menjelaskan hasil evaluasi Pilpres 2019 lalu menimbulkan pembelahan di masyarakat.

Hal itulah yang menjadi komitmen KIB untuk mencegah hal serupa terulang, dengan menghadirkan pasangan capres-cawapres lebih dari dua.

"Di sini kita memberikan ruang untuk terbentuknya tiga koalisi gitu loh. Jadi bukan hanya dua seperti kemarin, sejak awal kita memberikan ruang," ucapnya.