TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kekhawatiran Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) atas kehadiran Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), menurut Dosen Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas), Robi Nurhadi menegaskan besarnya pengaruh kekuatan koalisi tersebut terhadap pemerintahan.

"Kekhawatiran Sekjen PDIP atas KIB lebih memberi sinyal kekhawatiran akan hadirnya pesaing kuat pada Pilpres (pemilihan presiden) 2024. Bukan khawatir pada jalannya pemerintahan sebab para pemimpin koalisi kan orang-orang yang berpengalaman," ujar Robi, dalam keterangannya, Sabtu (21/5/2022) kemarin.

Kepala Pusat Penelitian Pascasarjana Unas tersebut justru melihat koalisi tersebut sebagai langkah positif bagi demokrasi Indonesia ke depan.

Baca juga: PAN Ajukan Nama Zulkifli Hasan di Koalisi Indonesia Bersatu, Berduet dengan Airlangga?

"Koalisi Indonesia Bersatu bisa mencegah terulangnya konflik dua kubu seperti pada Pilpres 2019. Dengan KIB, rakyat memiliki alternatif dari dua pilihan yang berbeda pandangan secara ekstrem. Itu berarti KIB memberi peluang stabilitas politik dan ekonomi dari sekarang", tambah Robi.

Terganggunya pemerintahan lebih banyak disebabkan oleh ketidakmampuan kepemimpinan partai penguasa dalam merespon secara tepat dan tepat akan kebutuhan masyarakat, seperti masalah penyediaan minyak goreng atau sembako lainnya, masalah kesehatan, kenyamanan beribadah, dan jaminan keamanan.

"Sejauh ini masalah keamanan terkendali. Penanganan Covid-19 bagus. Soal sembako saja yang masih labil. Juga soal kenyamanan beribadah umat Islam yang agak terganggu. Ketergangguan tersebut sudah terjadi sebelum koalisi itu ada," jelas penerima PhD dari Center for History, Politic and Strategy, Faculty of Social and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia tersebut.

Penjelasan Golkar dan Reaksi PDIP

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengingatkan munculnya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan untuk memajukan bangsa, terlebih memasukkan agenda politik 2024.

Untuk itu, dia mengingatkan agar kepentingan rakyat sebagaimana mestinya harus didahulukan.

"Jangan membawa kontestasi terlalu awal, yang kemudian membuang energi kita bagi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara pasca pandemi. Ini yang kita dorong," kata Hasto saat ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (20/5/2022).

Hasto kemudian mengingatkan, pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin berdiri atas kerja sama antarpartai politik.

Menurut dia, kerja sama itu terbentuk mengingat mandat rakyat begitu besar kepada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: Poros Koalisi Pilpres 2024 Mulai Bermunculan, Pengamat Nilai Capres PKB Layak Maju

Untuk itu, PDI-P disebut memiliki tanggung jawab terus mengingatkan besarnya mandat rakyat terhadap pemerintahan saat ini.

"Kami tidak ikut dansa-dansa politik. Yang kami lakukan adalah bagaimana mewujudkan kepercayaan rakyat itu dengan menggalang kerja sama yang lebih besar," kata Hasto.