TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, turut menanggapi penunjukkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, untuk menangani kasus minyak goreng.

Adapun, penunjukkan tersebut merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan oleh Luhut pada Senin (25/5/2022) kemarin.

Menurut Andre, penunjukkan Luhut merupakan puncak kekesalan dari Presiden.

Sebab, ia merasa kasus minyak goreng yang seharusnya ditangani oleh Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi belum terselesaikan dengan baik.

"Ini mungkin puncak kekesalan Presiden Jokowi terhadap pembantu presiden yang tidak mampu menyelesaikan dan mengurai sengkarut kasus minyak goreng."

Baca juga: Ketua DPP PKS Beri Sindiran Soal Tugas Baru Luhut Tangani Minyak Goreng

Baca juga: Pengamat: Jokowi Tunjuk Luhut Urusi Minyak Goreng Karena Tak Percaya Menko Perekonomian dan Mendag

"Sehingga presiden perlu mengeluarkan aji pamungkasnya yaitu Pak Luhut lagi, Pak Luhut lagi," kata Andre, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Rabu (25/5/2022).

Atas penunjukkan ini, Andre pun berharap banyak kepada Luhut.

Terlebih agar masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng seharga Rp 14.000 seusai HET dan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit bisa kembali pulih.

"Harapan kami di DPR, tentu dengan penunjukkan Pak Luhut ini bisa menyelesaikan sengkarut kasus minyak goreng."

"Di mana minyak goreng bisa didapatkan oleh masyarakat seharga Rp 14 ribu sesuai dengan HET dan harga-harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit bisa pulih kembali sehingga petani juga tidak dirugikan, itu harapannya," tegas Andre.

Penunjukkan Luhut Tangani Kasus Minyak Goreng

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ,Luhut Binsar Panjaitan akan mengaudit seluruh perusahaan sawit di Indonesia mulai Juni 2022. 

Langkah ini dilakukan untuk menyelesaikan persoalan kelangkaan minyak goreng di pasaran.

Ia menyebut audit yang ditargetkan ke seluruh perusahaan sawit ini menjadi yang pertama pemerintah lakukan dalam sejarah bangsa.

"Kita InsyaAllah akan beres, karena supply hari ini sudah cukup dan harga sekarang sudah mulai turun, distribusi, pengawasan juga sudah jalan," 

"Nanti kita audit semua perusahaan kelapa sawit, yang belum pernah sepanjang sejarah, kita lakukan. Segera, awal Juni," kata Luhut kepada awak media, dikutip dari kanal YouTube tvOneNews, Rabu (25/5/2022).

Baca juga: Diminta Jokowi Urus Masalah Minyak Goreng, Luhut Yakin Bisa Selesaikan Tugas Barunya

Baca juga: PDIP dan PKS Kritik Luhut Tangani Masalah Minyak Goreng, Sebut Menteri Segala Urusan

Audit yang dilakukan nantinya meliputi pengecekan luas lahan perkebunan sawit, surat izin usaha, Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) hingga hasil produksinya. 

Dalam hal ini, Luhut juga melarang perusahaan sawit berkantor di luar negeri, guna mengoptimalkan penerimaan negara melalui pajak.

"Luasnya berapa, HGU, HPL, lalu statusnya apakah sudah jelas, kemudian di punya plasma tidak? dan produksinya," 

" Tidak boleh ada headquarters kelapa sawit yang di luar wilayah Republik Indonesia. Harus di Indonesia supaya pajaknya," katanya. 

Luhut Yakin Bisa Selesaikan Tugas Barunya Urus Soal Migor

Diwartakan Tribunnews.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan tugas baru kepada Menko Luhut, 

Tugas terbaru tersebut adalah untuk membantu mengurus kelangkaan minyak goreng di dalam negeri.

Menanggapi hal tersebut Luhut mengaku yakin akan bisa menyelesaikan tugas barunya itu.

Terlebih kondisi suplai minyak goreng di Indonesia kini sudah lebih dari cukup.

Baca juga: PDIP dan PKS Kritik Luhut Tangani Masalah Minyak Goreng, Sebut Menteri Segala Urusan

"Saya hanya bantu saja, sekarang saya kira insya Allah akan beres tuh minyak goreng, yang penting kan selesai," kata Luhut, Rabu (25/5/2022).

Luhut mengatakan nantinya proses distribusi atau penyaluran minyak goreng ini akan diawasi oleh Satgas Pangan.

Lebih lanjut Luhut menuturkan, penunjukkan dirinya ini merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah minyak goreng.

Namun jika ada pihak lain yang merasa bisa lebih baik, Luhut pun mempersilahkan untuk mengurus persoalan minyak goreng ini.

"Ini solusi, kalau ada yang mau lebih baik silahkan saja. Saya hanya melaksanakan perintah saja. Saya hanya membantu saja, kerja kita semua sama, kerja keras. Tadi menteri perdagangan juga sama," tutur Luhut.

(Tribunnews.com/Maliana/Milani Resti/Faryyanida Putwiliani)