TRIBUNNEWS.COM - Penyakit mulut dan kuku (PMK) saat ini telah merebak ke 15 provinsi di Indonesia.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto mendesak Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk secara ikut berperan aktif dalam mengatasi virus PMK yang menyerang hewan ternak ini.

"Fraksi PKS meminta keterlibatan aktif BRIN dalam hal penanganan wabah penyakit PMK ini terutama dalam hal dukungan penelitian."

"BRIN sebagai support system dalam hal dukungan riset kepada lembaga negara yang lain harus membuktikan bahwa struktur BRIN yang sekarang lebih baik dari yang sebelumnya dalam hal mendukung sistem nasional iptek," kata Rofik dikutip dari laman resmi dpr.go.id, Rabu (25/5/2022).

Dengan dukungan penelitian ini, diharapkan dapat segera terungkap asal muasal penyakit ini.

Baca juga: Berdikari Datangkan Sapi dari Sentra Sapi Lokal Bebas PMK

Tentunya kedepannya dapat pula disampaikan arahan dalam penanganan wabah secara tepat.

Sebelumnya, sejak April 2022, banyak hewan ternak yang terpapar penyakit ini.

Informasi dari Kementan, sebanyak 6.498 hewan ternak di 10 provinsi dan kabupaten yang terjangkit PMK.

Kesepuluh provinsi itu yaitu Jawa Timur, Aceh, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Banten, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Tentu keadaan ini membuat peternak dan pembeli khawatir.

Pasalnya, tidak lama lagi perayaan Idul Adha terlaksana.

Untuk itu, pemerintah harus gerak cepat dalam penanganan wabah ini.

Keterlibatan lembaga riset seperti BRIN diharapkan juga dapat membantu dalam penanganannya.

Baca juga: Dekan FKH UNAIR: Penanganan PMK oleh Pemerintah Di Jawa Timur Maksimal

"Fraksi PKS meminta BRIN cepat dan tanggap dalam memberikan hasil penelitian cepat ini yang diperlukan dalam penanganan wabah dan berkomunikasi secara aktif dengan pemangku kepentingan terkait seperti Kementan, Dinas Peternakan, Rumah Potong, serta Para Peternak sendiri, terutama di daerah yang terkena wabah."

"Jangan sampai birokrasi yang tidak perlu menghalangi komunikasi dan koordinasi," lanjut Rofik.

Jumlah Provinsi Bertambah

Mengutip Tribunnews.com, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan), Nasrullah secara rinci menyampaikan data persebaran virus PMK terjadi pada 16 provinsi.

Dengan jumlah hewan sakit 20.723 ekor atau setara dengan 0,38 persen dari total populasi ternak di Indonesia.

Baca juga: Epidemiologis Nilai Kebijakan Penanganan PMK Pemerintah Sudah Sangat Tepat

Untuk informasi, di Indonesia populasi hewan ternak mencapai 5,4 juta ekor.

Data perkembangan ternak sakit, beberapa daerah yang telah mengalami perbaikan.

Bahkan persentase angka perbaikan sebanyak 33,29 persen hingga diatas 50 persen.

“Kami terus bekerja keras membatasi penyebaran PMK dengan pembatasan lalu lintas ternak dari wilayah wabah."

"Khusus hewan sakit kita obati terutama yang bergejala klinis. Mohon dukungan media dan masyarakat agar PMK dapat segera teratasi,” kata Nasrullah. 

Siaga 1

Teranyar, Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Bambang mencatatkan sebanyak 15 provinsi sudah melaporkan adanya kasus PMK.

Baca juga: Pakar IPB: PMK bisa dikendalikan, Minta Masyarakat Jaga Kondisi Tetap Kondusif

Dengan adanya sebaran ini, maka pemerintah telah menetapkan wabah penyakit hewan ini menjadi siaga satu

"Informasi terkini, dari 52 kabupaten, sekarang jadi 82 kabupaten. Lalu dari 15 provinsi sebelumnya jadi 16 provinsi, yang intinya dari hasil kunjungan-kunjungan segenap jajaran Kementerian Pertanian siaga 1 ini," ujar Bambang dikutip dari Tribunnews.com, Selasa (24/5/2022).

Kendati demikian, masyarakat dimintanya untuk tidak panik.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Yanuar R Yovanda)