TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR Komisi X Putra Nababan menyoroti masih seringnya mahasiswa yang hanya sekadar jualan indeks prestasi kumulatif (IPK) ketimbang mengasah keterampilan.

Padahal, menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, keterampilan lebih dibutuhkan di dunia pekerjaan.

Demikian disampaikan Putra dalam webinar bertemakan "Merdeka Belajar: Apakah Hak-hak Peserta Didik Sudah Terpenuhi?", Sabtu (28/5/2022).

"Saya selalu berhadapan dengan adik-adik mahasiswa yang hanya menjual IPK-nya, jualan IPK tapi enggak punyak skill, itu sering kali, padahal di dunia pekerjaan hanya sampainya di HRD saja, tapi kalau sudah sampai user itu [IPK] enggak ada urusan," ucap Putra yang sudah 25 tahun berkecimpung di dunia kewartawanan.

Baca juga: Mendikbudristek: Komunitas Merdeka Belajar Berperan Besar dalam Transformasi Sistem Pendidikan

Hal tersebut, kata Putra, menjadi tantangan bagi kalangan kampus bagaimana menciptakan generasi muda yang betul-betul memilih program studi (prodi) sesuai dengan minat dan bakat.

Ia pun mendukung program Merdeka Belajar yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) era Nadiem Makarim.

"Karena kalau kita bicara Merdeka Belajar, kita bicara tentang kebebasan yang diberikan kepada siswa didik. Bagaimana dunia pendidikan harus bisa menggali potensi dari siswa didiknya," kata Putra.

Diketahui, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim resmi meluncurkan kurikulum Merdeka Belajar sebagai bagian dari tindak lanjut memperbaiki kurikulum 2013. 

Kurikulum ini menjadi bagian dari program Merdeka Belajar episode 15.

Nadiem mengungkapkan kurikulum Merdeka Belajar bagian lanjutan dari pengembangan dan penerapan kurikulum darurat yang diluncurkan untuk merespons pandemi Covid-19. Namun, ia menyatakan tidak merombak kurikulum 2013.

"Jadi kita mengikuti filsafat kemerdekaan, kemerdekaan belajar dan kita beri sekolah tiga opsi sesuai dengan kesiapan masing-masing," ujar Nadiem saat konferensi pers secara daring, Jumat (11/2/2022).

Dia menekankan sekolah diberikan kebebasan menentukan kurikulum yang akan dipilih dengan Kurikulum Merdeka yang akan diterapkan pada Tahun Ajar 2022/2023. 

Pilihan satu, Kurikulum 2013 dapat diterapkan secara penuh jika memang sekolah merasa belum siap mengubah kurikulumnya.

Kedua, sekolah mulai dari TK hingga SMA diberikan kewenangan untuk menerapkan kurikulum seperti kurikulum Darurat.