TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa Prof. Widodo Muktiyo menjelaskan, posisi Indonesia dalam Presidensi G-20 ini menjadi posisi strategis untuk menjadi sebuah negara yang lebih maju.

Menurutnya, Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara lain bagaimana bisa membentuk interaksi antara antara pemerintah dan stakeholder terkait. 

“Fungsi Kominfo sebagai government public relation masih belum optimal sehingga dibutuhkan kanal-kanal lain untuk mempublikasi hasil kerja pemerintah,” katanya dalam Focus Group Discussion dikutip, Sabtu (28/5/2022).

Karena itulah, lanjut Widodo, aparatur sipil negara (ASN) juga akan turut dilibatkan. 

ASN yang aktif di media sosial dan memiliki jumlah followers yang besar akan diberi wewenang khusus untuk menyebar informasi terkait program pemerintah kepada khalayak.

“Presidensi G-20, sangat strategis bagi Indonesia untuk bisa mencapai negara besar, negara maju. Sesuai target kita tahun 2045 Indonesia bisa menjadi empat negara besar di dunia yang maju, secara ekonomi maupun secara sosial,”ujarnya.

Widodo juga menjelaskan bagaimana membangun komunikasi publik yang kemudian dipercaya oleh masyarakat umum dalam menyangkut kebijakan dan program pemerintah

Menurutnya, dalam hal ini, humas memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk strategi komunikasi yang baik untuk mensukseskan semua kegiatan pemerintahan.

Baca juga: Indonesia Dinilai Tepat Menjaga Soliditas di Antara Negara-negara G20

“Mari kita menjalankan peran kita secara aktif dan proaktif, untuk memberikan sharing yang positif,” ujarnya.

Menurut Widodo, pentingnya peran pranata humas untuk aktif bermedia sosial sebagai penjembtan anatar pemerintah dengan pihak lain, diwajibkan setiap individu pranatahumas di Kementerian Lembaga, memiliki tiga media sosial yaitu Facebook, Instagram dan Twitter.

Selain itu juga memiliki minimal 1000 followers hal ini ditekankan agar dapat mengimbangi perkembangan dunia digital yang serba cepat. 

“Komunikasi publik yang baik dan menciptakan opini publik yang positif, serta diharapkan juga dapat mengedukasi masyarakat untuk jauh lebih bijak dalam mengkonsumsi informasi publik khususnya terkait isu – isu pemerintah yang disajikan oleh media,” tambah Widodo.