TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tudingan sebagian kalangan bahwa pemerintah terjangkiti sikap Islamofobia atau anti-Islam sejatinya sejak lama tidak memiliki dasar argumen serta bukti yang kokoh.

Tuduhan tersebut berkali-kali terpatahkan fakta kuatnya hubungan pemerintah dengan umat Islam.

Bukti paling mutakhir adalah kolaborasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dengan Ikatan Pesantren Indonesia (IPI).

Demikian pernyataan ini disampaikan Koordinator Milenial Muslim Bersatu Khairul Anam, melalui pernyataan persnya, Selasa (31/5/2022).

Menurut Anam, yang dilakukan BNPT dengan merangkul semua pihak, termasuk IPI, menjelaskan secara gamblang dan tegas sikap pemerintah yang terbuka, adil dan tak membeda-bedakan satu kelompok dengan kelompok lain yang ada di masyarakat sebagai unsur pembentuk Indonesia.

“IPI atau kalangan pesantren tidak hanya bagian internal umat Islam, melainkan bisa dikatakan sebagai salah satu maskot Islam Indonesia. Itu artinya tudingan bahwa pemerintah terjangkit sikap Islamofobia jelas tidak benar, mengada-ada, bahkan mungkin saja dilakukan untuk membenturkan pemerintah dengan umat Islam,” kata dia.

Lebih jauh, terbukanya BNPT untuk menjalin kerja sama dengan kalangan pesantren melalui penandatangan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tersebut, menurut Anam  juga menunjukkan bahwa BNPT melihat pesantren dan IPI sebagai mitra strategis BNPT dalam menunaikan tugas pokok dan fungsinya.

“BNPT jelas tidak melihat IPI dan kalangan pesantren sebagai alat, melainkan mempercayai sepenuhnya bahwa sejak dulu hingga saat ini pesantren senantiasa menyebarkan pesan-pesan toleransi dan pemikiran moderat khas Islam yang tumbuh dan berkembang di Indonesia,” terang Anam.

Baca juga: BNPT Respons Konvoi Dukung Khilafah di Jaktim: Memiliki Visi dan Ideologi Sama dengan HTI

Itulah menurutnya, yang membuat pesantren sebagai lembaga pendidikan agama tersebut terbukti memiliki ketahanan dan berperan penting dalam pencegahan masuknya paham radikal intoleran yang mengarah pada tindakan kekerasan terorisme.

Anam juga menunjuk pernyataan Kepala BNPT Boy Rafli Amar, yang dikemukakannya dalam kesempatan penandatangan MoU tersebut.

Saat itu Boy Rafli mengatakan, sejak zaman dulu pesan-pesan toleransi yang disebarkan pesantren telah merupakan wajah dari gerakan Islam Indonesia yang moderat, yang bertumpu pada nilai-nilai agama dan kebudayaan.

Moderasi Islam atau ummatan wasathon itulah, kata Boy Rafli, yang telah terbukti mendukung terbentuknya Indonesia dan mendorong pembangunan negara sejak dulu.

“Tentu kita umat Islam Indonesia, selama ini dikenal mencintai negara. Memiliki sikap toleransi, dikenal menghargai keberagaman. Sudah puluhan tahun kita menjaga keberagaman ini,” jelasnya.  

Saat itu Boy mengatakan, BNPT berharap IPI dapat berperan penuh dengan menguatkan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan kepada santriawan dan santriwati di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang penuh keanekaragaman.

"Pada masa lalu santri telah berperan besar berjuang melawan penjajahan. Sebagaimana adanya Hari Santri Nasional yang dilatarbelakangi upaya meneladani semangat jihad yang didengungkan kepada para santri untuk senantiasa menjaga keutuhan NKRI. Jangan sampai kini justru terprovokasi propaganda yang mengajarkan kebencian dan tindakan kekerasan untuk membenci dan melawan saudara sebangsa dan setanah air," ujarnya.

Menyambut pernyataan Kepala BNPT, Ketua Umum IPI KH. Abdul Muhaimin menyatakan menyambut baik kerja sama dan kolaborasi dengan BNPT dalam pencegahan terorisme tersebut.

Menurut Abdul Muhaimin, nilai-nilai toleransi adalah nilai-nilai yang orisinal mengakar dan tumbuh dalam kehidupan pesantren di Indonesia.

Ia mengatakan, kerja sama tersebut sangat potensial membangun Imdonesia yang bebas dari terorisme.

“Sebagai lembaga, IPI memiliki 420 cabang dan 12 ribu pesantren yang tersebar di 34 provinsi. Kerja sama ini tentu akan memberikan hasil yang baik bagi masa depan Tanah Air kita. BNPT dan IPI telah melakukan pembahasan kerja sama ini sejak tahun 2021,” ucapnya.