Sikap Tegas Wagub DKI soal Dukungan Anies Maju di Pilpres 2024: Pemprov Tidak Ikut Politik Praktis
Dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju jadi calon presiden semakin masif, Pemprov DKI Jakarta tegaskan tak ikut politik praktis.
Penulis: Milani Resti Dilanggi
Editor: Siti Nurjannah Wulandari
TRIBUNNEWS.COM - Menjelang Pilpres 2024, dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju jadi calon presiden semakin masif.
Terbaru, dukungan datang dari kelompok massa yang menamakan Majelis Sang Presiden.
Terkait masifnya dukungan pada Anies, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan sikap Pemprov DKI Jakarta.
Ia mengatakan, sebagai Pemerintah Provinsi (Pemprov) pihaknya netral.
Tidak ikut politik praktis atau upaya dukung-mendukung yang dilakukan organisasi politik.
Baca juga: M Taufik Pastikan Pihak yang Bawa Bendera HTI Bukan Kelompok Pendukung Anies Baswedan
Baca juga: Prabowo, Anies, Ganjar, Andika yang Bakal Diusung Capres?, Nasdem: Nanti Setelah Rakernas 15-17 Juni
"Dari kami sebagai Pemprov, tidak ikut politik praktis. Pemprov tidak ikut dalam dukung mendukung,"
"Pemprov tugasnya melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022,"
"Kami tidak dalam dukung mendukung." kata Riza dilansir Tribun Jakarta, Kamis (9/6/2022).
Lebih lanjut Riza mengatakan, dukungan yang disampaikan sejumlah pihak kepada Anies sebagai capres 2024 hal lumrah dalam negara demokrasi.
"Kita ini negara demokrasi yang menjunjung tinggi demokratis, setiap warga negara punya hak dipilih dan memilih, setiap warga negara punya hak untuk mendukung dan tidak mendukung,” tegasnya.
Tanggapan Riza Soal Deklarasi Anies Capres Muncul Atribut Mirip HTI
Reza juga memberikan tanggapan soal deklarasi dukungan untuk Anies yang menuai polemik.
Sebab pada deklarasi yang digelar Majelis Sang Presiden pada Rabu (8/6/2022), ada pengibaran bendera yang indentik dengan organisasi terlarang.
Yakni simbol organisasi Hizbut Thahir Indonesia (HTI).
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.