"Perjuangan reformasi dan demokrasi tahun 97 yang puncaknya 98 dengan segenap pengorbanan bisa bahkan raga. Jadi kalau datang dari kekuasaan ide tiga periode itu benar-benar tidak mengerti reformasi dan demokrasi," kata Masinton.

Anggota Komisi XI DPR RI itu mengatakan, reformasi yang terjadi di Indonesia pada 1998 lalu merupakan koreksi dan kekuasaan Orde Baru yang berkuasa kurang lebih 32 tahun.

Karena itu, adanya amendemen UUD 1945 untuk membatasi kekuasaan presiden maksimal dua periode atau 10 tahun.

Baca juga: Ketua Umum Projo: Relawan Jokowi Ojo Dumeh dan Terus Bersama Rakyat

"Itulah konsensus dasar dalam demokrasi, kalau kemudian datang tiga periode itu ide yang mengangkangi demokrasi," ujar Masinton.

"Kalau datangnya dari kekuasaan maka kekuasaan ini sedang tidak menjalankan mandat dan amanat reformasi dan demokrasi 98 itu," ujarnya.

Lebih lanjut, Masinton meminta masyarakat terutama mahasiswa untuk menolak keras jika potensi penyelewengan kekuasaan itu terjadi.

Hal itu untuk memastikan regenerasi kepemimpinan nasional terwujud dalam Pilpres 2024.

"Tidak ada kekuasaan yang semena-mena. Kita harus memberikan kepastian kepada generasi kita yang akan datang dalam mengelola negara," ucapnya.

Baca juga: Akademisi: Perpanjangan Masa Jabatan Berarti Mengingkari Asas Akuntabilitas dan Periodik

Sebelumnya, Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menjelaskan mengapa dirinya kembali lagi mengangkat isu Jokowi 3 periode.

Budi mengklaim bahwa apa yang dikatakannya bersumber pada aspirasi yang merujuk ke lembaga survei.

"Masih ada aspirasi dan keinginan di masyarakat. Memang survei 67 persen menolak 3 periode, tapi masih ada 33 persen, artinya 1 per 3 orang Indonesia yang masih pengin Pak Jokowi 3 periode gitu loh, tetapi secara konstitusi kan tidak memungkinkan," kata Budi di Kompleks Parlemen Senayan, Sabtu (11/6/2022).

Baca juga: Demokrat: Hidupkan Lagi Isu Jokowi 3 Periode Tunjukkan Syahwat Projo Sebagai Hamba Kekuasaan

Lebih lanjut, Budi mengatakan pihaknya kini tengah menyiapkan Musyawarah Rakyat yang berfokus pada siapakah sosok yang bakal melanjutkan tongkat estafet Jokowi di 2024.

"Duet pelanjut karena kita tahu, yakin nih, tidak ada yang terlalu kuat, sehingga harus duet. Koalisi partai menentukan, capres menentukan, cawapres menentukan dan keempat relawan Jokowi ke mana menentukan," kata dia

Musyawarah tersebut, dikatakan Budi, akan berlangsung pada Juli hingga April 2023, dan akan diputuskan pada tahun depan.