TRIBUNNEWS.COM - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berhasil meraih penghargaan tertinggi dunia dalam bidang Kependudukan: The 2022 United Nations Population Award (UNPA) atau Penghargaan Dunia di Bidang Kependudukan tahun 2022 dalam kategori Institusi.

BKKBN sebagai perwakilan Indonesia telah berhasil menyisihkan kandidat dari 193 negara anggota PBB. Indonesia terakhir kali menerima penghargaan UNPA ini 33 tahun lalu, tepatnya pada tahun 1989.

Penghargaan kedua ini pun semakin menunjukan bahwa Indonesia telah memberikan kontribusi yang luar biasa dan memiliki kesadaran terhadap isu kependudukan, serta menerapkan solusi yang efektif atas permasalahan kependudukan.

Setiap tahunnya, UNPA memberikan Penghargaan Kependudukan kepada individu atau beberapa individu, kepada suatu institusi atau beberapa institusi, atau kepada kombinasi dari keduanya. Dalam hal ini, PBB memberikan penghargaan secara institusi kepada BKKBN. Penyerahan Penghargaan UNPA kepada Kepala BKKBN Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) melalui Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan (Lalitbang) BKKBN Prof. drh. Muhammad Rizal Martua Damanik, MRepSc, PhD diserahkan langsung oleh Eksekutif Director UNFPA Kantor Pusat PBB New York, Dr Natalia Kanem kepada BKKBN di New York, Amerika Serikat.

Dengan rasa bangga, Prof. Rizal Damanik mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini, “BKKBN merasa sangat terhormat menerima Penghargaan Kependudukan Perserikatan BangsaBangsa Tahun 2022 ini,” ucapnya saat menerima penghargaan di New York pada Selasa (14/6/2022).

“BKKBN juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia dan kepada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Perwakilan Tetap Republik Indonesia di New York, dan United Nations Population Fund (UNFPA) Country Office Indonesia atas dukungan dan kerjasamanya sehingga prestasi penting ini dapat diraih. BKKBN didirikan sebagai tindak lanjut dari gerakan KB yang telah berkontribusi pada pembangunan nasional dan internasional,” imbuh Prof. Rizal Damanik.

Menjadi yang terbaik dari negara PBB lainnya

UNPA memilih Indonesia sebagai pemenang penghargaan tersebut melalui sepuluh perwakilan negara PBB yang terpilih, di antaranya Pantai Gading, Republik Fiji, Gambia, Islandia, Republik Indonesia, Lebanon, Republik Liberia, Panama, Rumania, dan Republik Trinidad dan Tobago. Penghargaan ini dipilih oleh Dewan Ekonomi dan Sosial untuk masa jabatan tahun 2022-2025. Executive Director UNFPA Pusat di New York Natalia Kanem mengatakan, "Indonesia melalui koordinasi BKKBN dan Kementerian Luar Negeri serta Perwakilan Tetap Republik Indonesia mengusulkan BKKBN mewakili delegasi Republik Indonesia sebagai nominasi untuk bersaing meraih penghargaan Penghargaan Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNPA dengan nominasi lainnya yang telah diusulkan”.

“Saya turut bangga untuk BKKBN atas diraihnya UNPA kali ini. BKKBN merupakan instansi di Indonesia yang berkontribusi dalam penerapan Keluarga Berencana. Selain itu, BKKBN juga terlibat dalam Kerjasama Selatan Selatan dalam hal pelatihan dan membimbing para pakar kependudukan yang melibatkan organisasi non pemerintah dan berbasis agama tentang masalah kependudukan,” ujar Natalia.

BKKBN berhasil menorehkan prestasi ini dengan dukungan 6 dari 9 voters melewati simple majority dengan menyisihkan perwakilan institusi dari RRT, Meksiko, Nepal, Filipina, dan Spanyol. “Terpilihnya BKKBN sebagai pemenang UNPA merupakan tonggak momentum perjuangan pemerintah RI termasuk BKKBN dalam peningkatan kualitas SDM Indonesia. Terlebih dengan ditetapkannya BKKBN sebagai koordinator percepatan penurunan stunting oleh presiden RI. Keberhasilan BKKBN mendapatkan UNPA merupakan bukti bahwa perkembangan serta pelaksanaan program KB dan Kependudukan di Indonesia oleh BKKBN serta semua mitra yang terlibat masih mendapatkan dukungan komitmen dari dunia Internasional,” tutup Prof. Rizal Damanik.

Dirinya berharap UNP Award 2022 bisa menjadi nilai tambah bagi Indonesia di mata dunia. Apalagi tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah G20 yang akan dilaksanakan di Bali pada 23-24 Oktober mendatang.

BKKBN berkomitmen Laksanakan Program Keluarga Berencana (KB) Menyikapi penghargaan tersebut, Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo mengatakan BKKBN terpacu
dan berkomitmen untuk lebih giat melaksanakan program-program keluarga berencana guna mencegah kematian ibu dan bayi akibat kelahiran yang tidak direncanakan. BKKBN juga berkomitmen untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting melalui program-program Keluarga Berencana.

“Gerakan pemberdayaan dan edukasi yang sifatnya masif dilakukan untuk mempertahankan angka CPR 57 % (Contraceptive Prevalence Rate/rata-rata pemakaian kontrasepsi) di masa pandemic Covid-19,” kata Hasto di Jakarta.”

Menurut Hasto, BKKBN juga berkomitmen untuk menurunkan angka total fertility rate (TFR) dari 2,46 sebelum pandemi menjadi 2,24 setelah dua tahun masa pandemi.
“Kami fokus kepada pembangunan keluarga, baik secara kualitas maupun kuantitas untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta mempercepat penurunan prevalensi stunting,” kata Hasto.

Keberhasilan Program KB jadi solusi

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo juga menjelasakan bahwa hal ini menjadi pemicu perubahan jumlah penduduk di Indonesia yang makin menurun dari 2,31 % per tahun pada 1971-1980 menjadi 1,25 % per tahun pada 2010-2020. Dampaknya, perbaikan taraf hidup di Indonesia membaik dan berujung pada optimalnya pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo mengatakan Penghargaan Kependudukan dari PBB (UNPA) ini merupakan buah dari kerja keras dan dukungan dari pemerintah
Menurut Hasto, BKKBN berhasil menerapkan program Keluarga Berencana, melihat angka kelahiran berhasil diturunkan secara tajam, dari 5,6 menjadi 2,2 kelahiran per perempuan selama 1970 hingga tahun 2000.

"Penurunan angka kelahiran ini memperlambat laju pertumbuhan penduduk dan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur sehingga meningkatkan standard hidup masyarakat," jelas Hasto.

Menurut Hasto, dampak nyata dari program tersebut adalah bonus demografi yang diraih Indonesia saat ini. Bonus demografi berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan, di mana jumlah penduduk yang produktif lebih banyak ketimbang penduduk yang tidak produktif.

Perubahan struktur usia kerja juga terjadi di mana jumlah usia kerja muda meningkat drastis sehingga mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penurunan angka kelahiran juga berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan kaum wanita yang ikut terlibat dalam pekerjaan.

"Kalau anaknya banyak, perempuan tidak sempat lagi ikut bekerja membantu penghasilan keluarga, tetapi hanya mengurusi anaknya yang banyak," jelas Hasto.
Tambahan pendapatan dari kaum perempuan itu digunakan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, sekolah, dan kesehatan. Program Keluarga Berencana yang dijalankan BKKBN juga berhasil mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan menekan angka kelahiran hampir sebanyak 100 juta kelahiran. Berdasarkan proyeksi angka kelahiran 1971, jumlah penduduk Indonesia pada 2010 diperkirakan sebanyak 326 juta jiwa. Namun dengan program KB jumlah penduduk Indonesia pada 2010 sebesar 237,6 juta jiwa.

Menurut Hasto, pertumbuhan penduduk yang terkendali berdampak kepada naiknya Gross Nation Product (GNP) penduduk per kapita dan menurunkan tingkat kemiskinan, di mana pada 1970 persentase kemiskinan sebesar 40 % dan saat ini turun menjadi 11 % . Angka harapan hidup warga Indonesia selama 30 tahun terakhir juga meningkat. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan persentase penduduk yang berusia lanjut. Persentase penduduk usia lanjut meningkat dua kali lipat selama periode 1971-2021 yakni 9,92 % menjadi 26 juta jiwa.

Sejak Januari 2021 Presiden Joko Widodo menunjuk BKKBN sebagai koordinator percepatan penurunan stunting. Melalui program pembangunan keluarga berencana, target prevalensi stunting di Indonesia terus turun dan saat ini berada pada angka 24,4 % dan ditargetkan pada 2024 prevalensi menjadi 14 % .