Isu Reshuffle Kabinet Kian Santer, Siapa yang Berpotensi Diganti dan Menjadi Menteri Baru?
Kabar reshuffle kian menguat setelah sejumlah menteri dan wakil menteri serta tokoh nasional dipanggil ke Istana Negara, Selasa (14/6/2022) sore.
Editor: Willem Jonata
Selain nama-nama tersebut, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan juga turut dipanggil menghadap presiden pada Selasa (14/6/2022) sore.
Baca juga: PDIP Yakin Kadernya di Kabinet Indonesia Maju Tak Akan Terkena Reshuffle: Bahkan Bisa Bertambah
Kabar ini disampaikan oleh Politikus PAN Yandri Susanto. Kemudian, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI-P Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengungkap, Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga turut memenuhi panggilan Jokowi sore tadi.
PAN dapat kursi menteri?
Kabar reshuffle kabinet mencuat usai sejumlah menteri, wakil menteri, hingga petinggi partai politik dipanggil ke Istana Presiden, Selasa (14/6/2022).
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) juga dikabarkan bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Selasa (14/6/2022).
Kabar tersebut juga disambut baik Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno yang menyatakan kalau dalam waktu dekat kader PAN akan membantu peran dari pemerintah.
"Ya kita tentu yang bisa saya sampaikan adalah, kader terbaik kita mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ya secara aktif mendukung mengawal program-program dari pak Jokowi dan Maruf Amin," kata Eddy saat saat ditemui awak media di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Selasa (14/6/2022).
Eddy mengatakan belum tahu pasti soal isu PAN mendapat jatah satu kursi di kabinet Jokowi-Maruf Amin.
Namun Eddy mengakui ada sinyal yang memang mengarah ke isu tersebut.
Terlebih Zulhas sudah dipanggil ke Istana menemui Presiden Jokowi hari ini.
“Saya belum tahu, makanya, sinyal-sinyalnya kan ke sana, sudah dipanggil, lihat saja perkembangan berikutnya. Pada akhirnya presiden yang memutuskan,” kata Eddy.
Terlebih lagi, kata Eddy, sejauh ini PAN telah mengawal kinerja pemerintah di bawah pimpinan Jokowi-Maruf hingga 2024 mendatang.
Kendati dekmikian akan ditempatkan sebagai posisi apa nantinya di Kabinet, Eddy menyatakan pihaknya akan menyerahkan hal itu sepenuhnya pada Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif.
Pastinya kata dia, kabar tersebut akan disampaikan pemerintah kepada publik dalam waktu dekat.
