Integrasi Badan Riset di Daerah Jadi Tumpuan Lahirnya Kebijakan Berbasis Data dan Penelitian
Integrasi Bappelitbangda dan BRIDA dapat menjadi jawaban dari lahirnya beragam kebijakan yang didasarkan data dan penelitian.
Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Integrasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dapat menjadi jawaban dari lahirnya beragam kebijakan yang didasarkan data dan penelitian.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Eko Prasetyanto mengatakan hal itu sebagai kebutuhan untuk meraih kebijakan yang dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Bagaimana penelitian dan pengembangan yang sebelumnya dapat kita pertajam. Dan bagaimana dengan adanya badan riset dan inovasi nasional ini, penelitian semakin kita galakkan,” kata Eko dalam Sosialisasi Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA) di Ruang Rapat Bappelitbangda, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (17/6/2022).
Eko melihat dengan Peraturan Presiden (Perpres) 78 tahun 2021, peran yang diemban badan penelitian dan pengembangan daerah (Balitbangda) sebelumnya dapat diintegrasikan dengan peran badan riset dan inovasi.
Baca juga: Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Sebut Realisasi Anggaran seperti Penyakit Komplikasi
“Sehingga nantinya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah memang benar-benar didasarkan pada penelitian-penelitian dan data,” ujarnya.
Kebijakan berbasis penelitian dan data, lanjut Eko, semakin dibutuhkan masyarakat.
“Banyak kebijakan yang lahir tanpa didasarkan dengan penelitian dan data yang kuat. Ini menjadi kebiasaan yang perlu dirubah. Mindset ini harus dirubah. Sehingga tidak ada lagi ke depan kebijakan yang dirumuskan tanpa penelitian dan analisis data yang kuat terlebih dahulu,” katanya.
Sebab itu, dengan mengintegrasikan peran ini, Eko mengharapkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat meningkatkan kerja-kerja penelitian dan inovasi di daerahnya.
Baca juga: Sekjen Kemendagri Dorong DKPP Ikut Bangun Peradaban Bernegara
“Pekerjaan ini menjadi tanggung jawab kita kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia pun tidak lupa mengingatkan Bappelitbangda Tangerang Selatan untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dalam menuntaskan tanggung jawab.
“Kalau kita berkolaborasi, bersinergi, kita tinggalkan kepentingan sesaat kita, saya yakin bisa maju. Oleh karena itu, dengan adanya rapat ini kita dapat semakin kuat ke depannya,” kata Eko.
Baca juga: Kemendagri Beri Penghargaan ke Pemkab dan Pemkot dengan Realisasi APBD Tertinggi Sepanjang 2021
Menyambut semangat tersebut, Kepala Bappelitbangda, Eki Herdiana mengatakan arahan Kepala BSKDN akan menjadi masukan yang berharga untuk ditindaklanjuti Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
“Arahan dari Bapak Kepala Badan (BSKDN) dan narasumber yang lain akan memperjelas peran kelitbangan di daerah. Informasi ini nantinya akan kami sampaikan juga Bapak Sekda (Sekretaris Daerah Kota), terkait langkah-langkah strategis apa yang akan dilakukan ke depannya,” ujarnya.