Gerindra Soroti Turunnya Tingkat Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Ma'ruf dalam Survei Litbang Kompas
Sufmi Dasco Ahmad turut menyoroti penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam hasil survei Litbang Kompas.
Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad turut menyoroti turunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru.
Penilaian tersebut, menurut Dasco, tidak sepenuhnya berkaca pada kinerja pemerintah, mengingat angka pada survei bersifat fluktuatif atau bisa saja berubah kapanpun
"Ya kan tadi saya bilang survei itu fluktuatif kadang naik kadang turun itu biasa," ucap Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/6/2022).
Wakil Ketua DPR RI itu beranggapan kalau hasil survei yang dikeluarkan Litbang Kompas merupakan sebuah penilaian yang wajar.
Baca juga: Litbang Kompas Catat Citra Publik terhadap Kinerja KPK Semakin Merosot
Bahkan dirinya meyakini di kemudian hari akan muncul juga hasil yang berbeda atau bisa dikatakan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa naik kembali.
"Nah mungkin kali ini sedang turun karena hal-hal tertentu tapi kemudian akan kembali naik demikian," tukas Dasco.
Sebelumnya, Litbang Kompas mencatat terjadi penurunan soal tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada periode Juni 2022
Persentase angka tersebut berada di level 67,1 persen, mengalami penurunan 6,8 persen jika dibandingkan pada survei Litbang Kompas pada Januari 2022.
Pada Januari 2022, tingkat kepuasan publik mencapai angka tertinggi sejak 2015 yakni 73,9 persen.
Penurunan cukup dalam terjadi di bidang ekonomi dan penegakan hukum. Masing-masing mengalami penurunan 14,3 persen dan 8,4 persen
Isu ekonomi menjadi isu yang paling banyak menjadi sorotan dan berkontribusi terhadap turunnya tingkat kepuasan publik.
Isu tersebut antara lain soal pengendalian harga barang dan jasa (64,5 persen) dan penyediaan lapangan kerja (54,2 persen).
Sementara itu di bidang hukum, ketidakpuasan tertinggi yang disorot publik terkait pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum (44,7 persen) dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (43,2 persen).
