Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengancam akan memecat kadernya yang melakukan manuver jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan pidato politik pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2022).

Megawati mengingatkan kadernya agar tak bermain dua kaki dalam Pemilu 2024. Ia bahkan tak segan-segan mengancam kader PDIP yang bermain dua kaki.

"Kalian siapa yang berbuat manufer keluar, karena apa? Tidak ada dalam PDIP itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki melakukan manufer," kata Megawati.

Baca juga: Megawati Soekarnoputri Ultimatum Kadernya: Keluar dari PDIP Kalau Masih Ada Yang Bicara Koalisi

Megawati juga menyayangkan ihwal adanya orang yang menggoreng-goreng bahwa PDIP tak mencalonkan kadernya atau diam saja terkait Pilpres 2024.

Karena itu, ia meminta kader PDIP agar mematuhi dan menjalankan segala instruksinya.

"Kalau saya bilang instruksi jalankan-jalankan," ungkap Megawati.

Megawati juga mengingatkan kader partainya yang masih bicara soal koalisi.

Megawati bahkan secara tegas menyebut, akan lebih baik jika kader itu keluar saja dari PDIP.

Menurut Megawati, kader yang masih bicara koalisi itu dianggap tidak paham soal sistem tata negara.

Baca juga: Megawati Sindir Tegas Parpol Lain soal Geliat Koalisi: Ini Ketatanegaraan Kita Tau Nggak!

"Kalau masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi-koalisi, out!! Berarti enggak ngerti sistem ketatanegaraan kita," tegas Megawati.

Presiden kelima RI ini juga mengingatkan bahwa, tidak ada sebutan koalisi di Indonesia.

Pasalnya, kata Megawati, sistem tata negara telah mengatur soal sistem presidensial dan bukan parlementer.

Ia menilai, bahwa akan lebih cocok penyebutan kerja sama politik dibandingkan koalisi.

"Kita sistemnya adalah presidensial bukan sistem parlementer. Akibatnya kan saya suka bingung lho bapak Presiden (Jokowi) kok bilang Koalisi koalisi koalisi, tidak ada, tidak ada. Kalau kerja sama yes," kata Megawati.

Apalagi, kata Megawati, Indonesia tidak memilih perdana menteri, melainkan seorang presiden.

Dengan demikian, maka gabungan partai politik yang mengusung calon presiden (capres) lebih layak disebut kerja sama politik.

"Mengapa? Koalisi itu kan saya ikutin terus yang namanya pemilihan prime minister dan apa bedanya? Karena kita gak punya perdana menteri," jelas Megawati.