Demokrat Pertanyakan Mengapa Perang Antara Jokowi-Prabowo Mau Diturunkan ke Ganjar-Anies?
polarisasi atau keterbelahan di masyarakat terjadi sejak pilpres 2014 karena hanya ada dua kubu dan hal itu berlanjut di pilpres 2019 kemarin.
Penulis: Fersianus Waku
Editor: Johnson Simanjuntak
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat mengomentari usulan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh duet pemersatu bangsa Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, untuk mengatasi polarisasi elite politik harus menjaga komunikasi.
Kemudian, kata dia, elit politik juga harus terbiasa dan siap berkompetisi, bukan malah alergi dan stop sebar politik kebencian, framing, dan labelling yang merusak.
"Ini yang menjadi kunci mengatasi polarisasi. Bukan memasangkan siapa dengan siapa. Karena kalau memasangkan siapa dengan siapa itu yang dianggap sebagai solusi, sama saja kita menuduh sosok yang dipasangkan itu dan para pendukungnya sebagai sumber polarisasi," kata Herzaky kepada Tribunnews.com, Senin (27/6/2022).
Baca juga: Demokrat Nilai Wacana Duet Anies Baswedan-Ganjar Pranowo Justru Akan Melanggengkan Politik Identitas
Herzaky menuturkan, polarisasi atau keterbelahan di masyarakat terjadi sejak pilpres 2014 karena hanya ada dua kubu dan hal itu berlanjut di pilpres 2019 kemarin.
"Pertanyaannya, mengapa seakan perang di antara Jokowi dan Prabowo seakan mau diturunkan ke Ganjar dan Anies? Siapa sebenarnya yang mendapat untung dari polarisasi selama 2014 dan 2019? Pihak mana? Tokoh mana? Parpol mana?" tanya Herzaky.
Ia mengingatkan agar berhati-hati terhadap upaya polarisasi yang mengorbankan keutuhan masyarakat hanya demi kepentingan elektoral semata.
"Hati-hati terhadap mereka yang berupaya mengekalkan polarisasi, mengorbankan keutuhan masyarakat, bangsa, dan negara ini, demi kepentingan elektoral mereka semata," ujar Herzaky.
Herzaky menuturkan, pada pihaknya menginginkan pilpres 2024 minimal diikuti oleh tiga pasangan calon atau Paslon.
Menurutnya, hal itu guna menghindari keterbelahan di masyarakat.
"Buka ruang untuk koalisi dan pasangan calon minimal tiga di Pilpres 2024 untuk cegah keterbelahan," kata Herzaky.
Sebab, kata dia, pilpres 2014 dan 2019 yang hanya diikuti oleh dua Paslon menyebabkan keterbelahan mendalam di masyarakat.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.