Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Agung RI ST Burhanuddin menegaskan dalam penanganan perkara pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, pihaknya akan menerapkan keadilan restoratif atau restorative justice.

Hal itu kata dia selaras dengan pedoman kejaksaan nomor 11 tahun 2021 tentang penanganan perkara tindak pidana narkotika dan atau tindak pidana prekursor narkotika.

Serta, pedoman Kejaksaan nomor 18 tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif.

Dengan begitu, setiap pelaku yang terjerat penyalahgunaan narkotika, tapi hanya berstatus pemakai tidak selayaknya untuk dihukum penjara, melainkan rehabilitasi.

"Saat ini pelaku tindak pidana narkotika tidak lagi dianggap sebagai pelaku pidana yang harus dipenjara namun lebih dipandang sebagai korban penyalahgunaan narkotika," kata Burhanuddin dalam acara IJRS soal Disparitas dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika, Selasa (28/6/2022).

Baca juga: Penelitian IJRS Tunjukkan Disparitas Pemidanaan Perkara Narkotika 2016-2020 di Atas 60 Persen

Pedoman Kejaksaan yang dimaksudkan Jaksa Agung itu juga diharapkan dapat menghindari penerapan hukum yang inkonsistensi.

"Dengan hadirnya kebijakan tersebut diharapkan penerapan keadilan restoratif dapat semakin optimal serta inkonsistensi penerapan hukum dapat dihindari," kata Burhanuddin.

Hal ini juga berlandaskan pada tingginya angka narapidana narkotika yang menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Baca juga: Pimpinan MPR Harap Vonis Hakim Tak Mudah Penjarakan Pelaku Kasus Narkotika

Dengan adanya kebijakan dan pedoman tersebut, maka nantinya setiap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jika bukan sebagai pengedar atau bandar, hanya dilakukan rehabilitasi sebagai upaya mengembalikan kondisinya semula.

"Sehingga diharapkan ke depan pelaku melalui kebijakan restorative justice pelaku pengguna narkoba tidak lagi dijatuhi pidana penjara melainkan rehabilitasi untuk disembuhkan dari ketergantungan narkotika," ungkapnya.

Tak hanya itu, dalam kesempatan ini ST Burhanuddin juga membeberkan data terkait dengan jumlah narapidana yang menghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia.

Data yang disampaikan Burhanuddin perhari ini, ada sebanyak 228.516 narapidana yang sedang menjalani masa tahanan atau pembinaan di lapas di seluruh Indonesia.

Dari jumlah tersebut kata dia, lebih dari 50 persennya merupakan narapidana kasus narkotika yaitu sebanyak 115.716.

Baca juga: Jaksa Agung Tegaskan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Tak Lagi Dipenjara, Ini Penjelasannya

Kondisi itu yang membuat jumlah kapasitas lapas untuk para tahanan di Indonesia mengalami overcrowded.

"Ini artinya adalah penyebab overcrowded di lembaga pemasyarakatan adalah banyaknya para pelaku penyalahgunaan narkotika yang dipenjara," ucapnya.

Melihat kondisi tersebut, Burhanuddin mengaku ironis, sebab dari angka 115.716 narapidana kasus narkotika itu, sebagian besarnya bukan lah seorang pengedar atau bandar.

Melainkan, hanya pengguna yang disebut oleh Burhanuddin merupakan korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang seharusnya tidak perlu dipenjara tetapi direhabilitasi.

"Ironisnya lagi, sebagain besar pelaku tindak pidana narkotika yang mendekam di penjara adalah pengguna bukan bandar maupun pengedar sehingga sudah layak dan selayaknya pengguna narkotika direhabilitasi bukan dipenjara," ucap dia.

Burhanuddin menegaskan, saat ini sudah diterbitkan pedoman Kejaksaan yang di mana di dalamnya mengatur tentang penanganan perkara tindak pidana narkoba yang salah satunya melalui rehabilitasi.

Dirinya berkeyakinan, dengan diterapkannya pedoman yang mengacu pada azaz keadilan restoratif tersebut, maka ke depan jumlah narapidana perkara penyalahgunaan narkotika yang ditahan bisa berkurang signifikan.

"Dengan adanya kebijakan keadilan restoratif terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika akan berdampak pada berkurangnya jumlah narapidana perkara penyalahgunaan narkotika secara signifikan," ucap dia.

Ketika jumlah narapidana berkurang, maka akan secara otomatis menjadikan petugas lapas bisa memberikan pelayanan dan pemenuhan hak narapidana yang lain dilakukan secara optimal.

"Sehingga secara otomatis beban lembaga pemasyarakatan akan berkurang dan dapat lebih optimal dalam melayani warga binaan serta pemenuhan hak-hak warga binaan akan berlangsung semakin baik," kata dia.