Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto, minta Pertamina menghentikan uji coba kewajiban pendaftaran kendaraan bermotor pengguna BBM bersubsidi dengan menggunakan aplikasi MyPertamina.

Langkah korporasi tersebut menurut Mulyanto, belum tepat waktu, ribet dan bikin heboh di masyarakat.

"Salah satu penyebabnya adalah karena sosialisasinya yang kurang tepat. Masyarakat menganggap bahwa setiap pembelian BBM bersubsidi, harus mendaftar dan menggunakan aplikasi tersebut. Padahal maksudnya tidak seperti itu," kata Mulyanto, dalam keterangan yang diterima, Sabtu (9/7/2022).

Baca juga: PB HMI Minta Uji Coba Penggunaan Aplikasi MyPertamina untuk Beli Pertalite dan Solar Dihentikan

Harusnya, kata Mulyanto, Pertamina cukup dengan menggunakan diksi sederhana seperti ‘Pendataan Kendaraan Bermotor’. Bukan dengan kalimat yang serem-serem seperti ‘Pendaftaran kendaraan bermotor bagi pengguna BBM bersubsidi’.

"Karena faktualnya Pertamina tidak sedang melakukan pendaftaran untuk kemudian ‘menseleksi’, mana dari kendaraan bermotor tersebut yang boleh menggunakan BBM bersubsidi dan mana yang tidak boleh," ujar Mulyanto.

Baca juga: Viral Lowongan Kerja Buzzer MyPertamina, Manajemen Pertamina Sebut Tidak Tahu

Dengan uji coba ini, kata dia, sebenarnya Pertamina hanya melakukan pendataan kendaraan bermotor untuk kemudian diberi QR code. Kelak QR code tersebut akan digunakan sebagai input data dalam pembatasan BBM bersubsidi.

"Jadi Pertamina sekadar melaksanakan pendataan kendaraan bermotor. Bukan tengah melakukan seleksi mana kendaraan bermotor yang berhak mendapat BBM bersubsidi dan mana yang tidak berhak. Sebab, kriteria kendaraan yang berhak menerima BBM bersubsidi tersebut belum ditetapkan oleh pemerintah. Masih sedang digodok," ujar Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.

Hal ini, lanjut Mulyanto, sekadar langkah persiapan untuk mempercepat implementasi program pembatasan BBM bersubsidi bila kelak diputuskan Pemerintah.

"Karenanya aksi korporasi ini lebih bersifat sukarela (voluntary) ketimbang kewajiban (mandatory) bagi pengguna BBM bersubsidi," ucap Mulyanto.

Jadi menurut Mulyanto, kata pendaftaran dan pengguna BBM bersubsidi ini yang menjadi biang keladi kegaduhan dan memunculkan histeria publik, apalagi bagi mereka yang tidak memiliki akses ke aplikasi MyPertamina.

Baca juga: Pendaftar BBM Subsidi di MyPertamina Tembus 50 Ribu Kendaraan

"Jadi sudahlah, Pertamina tidak usah bikin gaduh," ucap Mulyanto.

Pertamina, kata Mulyanto, perlu membangun komunikasi publik yang lebih baik dengan kalimat-kalimat yang sederhana, mudah dimengerti dan adem bagi publik.

“Dari pada ribet, lebih baik pendataan aplikasi MyPertamina ini dibatalkan saja, tunggu sampai revisi Perpres No. 91/2014 terbit," pungkas Mulyanto.