Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengatakan akan menindak tegas pejabat di institusinya yang terbukti bersalah melakukan praktik mafia tanah.

Hal itu disampaikan Juri Bicara Kementerian ATR/BPN Teguh Hari Prihatono dalam sebuah rekaman suara yang diterima Tribunnews.com, Kamis (14/7/2022).

Teguh mengatakan, selain proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, para pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN nantinya akan menjalani sidang kode etik sesuai dengan aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Sidang kode etik itu menggunakan Pasal 7 dan 8 dari PP 94/2022, maka jika dari investigasi dan sidang yang dipimpin oleh Irjen, maka itu bisa dilakukan langkah-langkah penindakkan dari penonaktifan sampai kemudian pemecatan berdasarkan tingkat kesalahannya,” kata Teguh Hari Prihatono.

Baca juga: Polisi Geledah Kantor BPN Jakarta Selatan, Puluhan Dokumen Terkait Kasus Mafia Tanah Disita

Lebih lanjut Teguh mengatakan kementeriannya sudah mengambil sejumlah langkah sebelum peristiwa ditetapkannya empat pejabat di Badan Pertanahan sebagai tersangka.

Ke depan, sambung dia, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto akan meningkatkan pengawasan agar praktik mafia tanah tidak terulang kembali.

Salah satu upaya yang bakal ditempuh ialah dengan mengumpulkan sejumlah pejabat di Badan Pertanahan baik di tingkat provinsi maupun tingkat Kepala Kantor Pertanahan (Kakanta) untuk diberikan arahan dan pembekalan.

“Karena mengingat kementerian itu kementerian vertikal, maka Pak Hadi menginginkan itu satu komando, dan semua melaksanakan apa perintah bapak. Dan sekali lagi apapun perintah bapak menteri itu adalah amanat yang diberikan presiden,” kata Teguh.

Sebagai informasi, Polda Metro Jaya menetapkan 27 tersangka dalam empat kasus dugaan mafia tanah di wilayah Jakarta dan Bekasi.

Baca juga: Polisi Geledah Kantor BPN Jakarta Selatan, Puluhan Dokumen Terkait Kasus Mafia Tanah Disita

Empat tersangka di antaranya merupakan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Ini dari total empat kejadian," ujar Kepala Subdirektorat Harta dan Benda (Harda) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Petrus Silalahi, saat dikonfirmasi, Rabu (13/7/2022).

"Pertama di Jagakarsa, Jakarta Selatan, kemudian Cilincing, Jakarta Utara dan Babelan Bekasi. Terus penanganan lanjutan kasus Nirina Zubir," ucapnya.

Petrus menuturkan, sebanyak 22 tersangka telah ditahan di ruang tahanan Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan.

Baca juga: Kasus Dugaan Mafia Tanah Terkuak Setahun Usai Ibunya Meninggal, Kartika Putri Seolah Diberi Petunjuk

Sepuluh tersangka yang ditahan merupakan pejabat dan pegawai tidak tetap di BPN wilayah Jakarta dan Bekasi.

"Kemudian ada juga tahanan dari ASN pemerintahan dua orang, dua kepala desa, dan seorang jasa perbankan," pungkasnya.

Penetapan tersangka kasus mafia tanah ini disampaikan setelah Polda Metro Jaya menangkap seorang pejabat salah satu kantor wilayah BPN di DKI Jakarta.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan, pejabat berinisial PS itu ditangkap di wilayah Depok, Jawa Barat, pada Selasa (12/7/2022) malam.

"Iya benar. Inisialnya PS, kami tangkap di Depok semalam pukul 23.30 WIB. Saudara PS merupakan salah satu pejabat di BPN kota di Jakarta," ujar Hengki saat dikonfirmasi, Rabu.

Teranyar, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggeledah Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan hari ini, Kamis (14/7/2022).

Penggeledahan dipimpin langsung Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi.

Penggeledahan ini merupakan pengembangan dari kasus penangkapan pejabat BPN pada Rabu (13/7/2022) kemarin.

"Hari ini kami geledah kantor BPN Jakarta Selatan. Ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan mafia tanah yang melibatkan pejabat BPN berinisial PS kemarin," kata Hengki.