Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melihat masih banyak masyarakat lokal yang menggantungkan hidup dan menjadikan sumber pendapatannya dengan cara melakukan Pembakaran hutan dan lahan.

Agar masyarakat lokal ini tetap bisa bertahan dengan pekerjaannya tersebut tanpa memberikan dampak negatif seperti kabut asap yang menyebar luas, pemerintah mulai memberi penyuluhan, akomodasi, serta bimbingan.

Disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, pemerintah mulai mengajak masyarakat lokal untuk berperan menjaga agar kebakaran hutan yang akibatkan kabut asap tidak terjadi.

Caranya ialah dengan mengakomodasi kelompok masyarakat lokal yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan lahan yang dirasa bisa jadi kawasan sumber api.

"Salah satu cara menjaganya ialah koordinasi teknologi yang didukung oleh kearifan lokal. Tadi ada laporan dari berbagai provinsi, bagaimana rakyat yang suka membakar hutan itu karena itu dianggap sebagai sumber penghasilan. (Mereka) diatur dengan sebaik-baiknya, dibantu teknologi," ujar Mahfud di Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis (28/7/2022), usai melakukan Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2022.

Seperti dikatakan Mahfud, adapun beberapa wilayah yang sudah diberikan penyuluhan adalah seperti di Riau, Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga Kalimantan Barat (Kalbar).

"Itukan banyak kelompok masyarakat punya kegiatan yang bisa hidup karena bisa bakar lahan tertentu di tempat dengan kondisi tertentu," jelas Mahfud.

"Nah itu Pemda mengarahkan mereka, misalnya membentuk kelompok apa. Jangan sembarangan membakar, gini caranya, atau jangan lakukan ini, ini gantinya. Lalu diadakan pertemuan, penyuluhan, bimbingan dan itu dilakukan semuanya," tambah Mahfud.

Baca juga: Usahakan Tak Terulang, Pemerintah Klaim Penanggulangan Kebakaran Hutan Baik Lima Tahun Terakhir

Mahfud mengatakan titik hutan dan lahan di wilayah seperti Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, hingga Kalimantan Barat sudah diidentifikasi pemerintah dan merupakan titik rawan. Sehingga diperlukan kerja sama oleh banyak pihak.

"Kita perlu kerja sama untuk itu, jadi identifikasi itu tadi sudah ada. Waktunya antara Agustus September itu mungkin agak rawan," tegas Mahfud.

Namun, meski demikian, Mahfud menjelaskan dalam lima tahun terakhir penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah berjalan baik. Selain asap dan area kebakaran, penyakit ISPA juga terus menurun.