Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fandi Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polda Metro Jaya memperbarui informasi terkait temuan bansos yang ditimbun di sebuah lahan di kawasan Tirtajaya, Sukmajaya, Depok.

Kasus ini ditangani oleh Polres Metro Kota Depok dan langsung meminta keterangan sejumlah pihak.

Pihak-pihak yang dipanggil di antaranya Kementerian Sosial, perusahaan logistik PT JNE Pusat, dan JNE Depok.

Pemanggilan itu terkait dugaan penimbunan bantuan sosial dari presiden untuk masyarakat terdampak Covid-19 yang diduga ditimbun pada tahun 2020 lalu.

"Hari ini, Polres Depok telah memanggil, memeriksa dalam rangka klarifikasi diantaranya dari pihak Kemensos, JNE Pusat dan JNE Depok," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan di Polda Metro Jaya, Senin (1/8/2022).

Baca juga: Temuan Bansos Presiden Dikubur di Depok, Menko PMK Akui Adanya Beras yang Rusak Terkena Hujan

Zulpan menyebut dalam hal ini yang dimintai keterangannya dari pihak JNE adalah Samsul Jamaludin. Kemudian, dari Kemensos ada Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam Mira Riyati Kurniasih yang dimintai keterangan hari ini.

Namun, pada pemeriksaan kali ini pihak Kemensos mengaku tidak tahu menahu perihal penimbunan paket bansos. Sementara pihak JNE juga belum bisa menunjukan bukti dokumen terkait jumlah pasti bansos yang ditimbun karena diduga mengalami kerusakan saat proses distribusi.

"Keterangan ini (pihak JNE) belum didukung dokumen. Diduga paket bansos ini rusak saat proses distribusi dari gudang penyimpanan di Pulo Gadung, Jakarta Timur," jelas Zulpan.

Atas temuan ini, JNE baru memaparkan kronologi singkat secara lisan. Untuk memperbarui keterangan, mereka bakal diperiksa lagi besok dengan diminta menunjukkan bukti dokumen di Polres Depok.

Keterkaitan pemenang tender Bansos dan kerja sama pengiriman dengan JNE.

Baca juga: FAKTA-FAKTA Sembako Bansos Presiden Terkubur di Tanah: Info Awal dari Orang Dalam JNE, Kondisi Busuk

Selain itu, polisi akan meminta keterangan tambahan dari pihak Kemensos. Tak hanya itu, pihak Bulog juga bakal diperiksa mengingat lembaga tersebut adalah memberikan tender bansos ke PT DNR selaku pemenang.

"JNE ini bekerjasama dengan vendor DNR. Didistribusikan langsung dari Bulog," kata Zulpan.

Sebelumnya, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menyebut temuan timbunan bansos di Depok tak terkait dengan pemerintah. Ia menyebut hal itu merupakan urusan JNE dengan penyedia atau vendor dari pemenang tender.

“Soal itu ditimbun itu urusan dia (JNE) bukan urusan Kemensos,” kata Muhadjir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/8/2022).

Pasalnya kata dia, beras yang rusak tersebut sudah diganti. Beras rusak tersebut merupakan Beras Banpres yang akan dibagikan ke masyarakat.

“Karena beras rusak itu sangat mungkin sudah diganti. Saya tidak tahu apakah masih ada yang tidak diganti saya kira tidak,” katanya.

Pemerintah kata Muhadjir selalu mengawal agar beras Banpres tersebut sampai kepada penerima. Pesan Presidne, beras yang dibagikan bukan merupakan beras yang rusak.

“Kita ga sampai ke sana, yang penting ga boleh dibagi ke masyarakat baik melalui Bansos maupun dengan cara yang lain,” tuturnya.

Beras Banpres tersebut kata Muhadjir merupakan bagian dari jaring pengaman sosial di sektor pangan. Presiden menginstruksikan bantuan dibagikan dalam bentuk beras dengan suplier Bulog.

“Kenapa Bulog, karena Bulog sendiri waktu itu sudah mengalami over, di gudang-gudangnya mengalami penumpukan dan kemudian akan segera disusul panen raya, sehingga pemerintah mengambil kebijakan, sudah ini bantuannya di samping dalam bentuk uang juga ada yang dalam bentuk beras untuk Jabodetabek, terbatas untuk Jabodetabek waktu itu,” katanya.