Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar mendorong masyarakat untuk berperan aktif mencegah terorisme.

Hal tersebut, menurut Boy Rafli Amar, sebagai bagian dari unsur pentahelix dalam pencegahan terorisme, masyarakat harus siap siaga seperti yang diamanatkan Undang-undang Anti Terorisme.

“Mitigasi ini harus melibatkan multipihak di mana segenap komponen bangsa bisa memberikan kontribusi positif, agar setiap elemen bangsa dari berbagai strata sosial bisa melakukan intervensi secara aktif memperkokoh bangsa kita,” kata Boy Rafli Amar dalam Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional dan Dialog Kebangsaan di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (2/8/2022).

Keterlibatan masyarakat penting karena adanya nilai, kultur, dan budaya yang tidak sejalan dengan ide-ide radikal terorisme atau ekstrimisme berbasis kekerasan.

Selain itu, kata dia, masyarakat rentan menjadi korban aksi terorisme sehingga secara rasional muncul kesadaran untuk melakukan langkah preventif.

Baca juga: Kepala BNPT Ingatkan Pentingnya Semangat Persatuan untuk Meredam Polarisasi Jelang Pemilu 2024

Terakhir, masyarakat dapat menjadi agen yang aktif mempromosikan kebijakan kontra radikalisme terorisme dalam komunitasnya.

Dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, BNPT melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di seluruh provinsi akan melakukan edukasi terkait moderasi beragama dan pembumian nilai-nilai Pancasila hingga ke akar rumput.

Harapannya, resiliensi masyarakat terhadap paham radikal terorisme akan terbentuk.

Di tempat yang sama, Alissa Wahid yang merupakan Tokoh PBNU mengatakan kolaborasi menjadi kunci penting dalam mencegah terorisme.

Baca juga: BNPT Sebut Masih Perlu Penyelidikan terkait Dugaan Aliran Dana ACT ke Jaringan Teroris Luar Negeri

Menurutnya, kolaborasi ini tidak hanya mengubah pola pikir masyarakat saja, tapi juga kebijakan mau pun perilaku yang eksklusif.

“Harus ada kerja sama untuk melakukan perubahan yang berkesinambungan di tiga dimensi yakni perubahan kebijakan, penyelenggara (kebijakan) dan perilaku akar rumput, perubahan pola pikir harus dilakukan oleh setiap lapisan, harus ada rethinking hingga revitalisasi jati diri,” kata Alissa Wahid.

Sedangkan psikolog Arijani Lasmawati memandang jika radikalisme bisa masuk sejak anak usia dini.

Mengajarkan pemahaman agama yang arif dan toleran harus dilakukan di lingkungan keluarga dan institusi pendidikan agar ide yang destruktif tidak menginfiltrasi generasi penerus bangsa.