Tribun

Pengakuan PMI yang Sempat Disekap di Kamboja: Jika tak Penuhi Target akan Dipukul hingga Disetrum

R mengungkapkan para PMI akan dipukul hingga disetrum jika mereka tak bisa memenuhi target yang telah ditetapkan oleh perusahaan tempatnya bekerja.

Editor: Dewi Agustina
zoom-in Pengakuan PMI yang Sempat Disekap di Kamboja: Jika tak Penuhi Target akan Dipukul hingga Disetrum
Thinkstock
Ilustrasi TKI. R mengungkapkan para PMI yang disekap di Kamboja akan dipukul hingga disetrum jika mereka tak bisa memenuhi target yang telah ditetapkan oleh perusahaan tempatnya bekerja. 

Penanganan ke-60 PMI oleh BP2MI selanjutnya dilakukan ketika para PMI tiba di Indonesia, yakni dengan memulangkan mereka ke kampung halaman masing-masing.

"Kita hanya support system jika Kemlu perlu data, menanyakan mereka itu resmi atau bukan, kita support informasi. Setelah dari luar negeri ke Indonesia baru ditangani BP2MI, walaupun mereka berangkat tidak resmi. Jadi yang tidak resmi pun ditangani dibiayai negara (untuk dipulangkan ke kampung halaman)," ujarnya.

Benny mengatakan hingga saat ini, tidak ada penambahan korban.

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha meminta kepada masyarakat agar tidak tergiur modus penipuan bekerja di luar negeri dengan iming-iming gaji besar.

"Agar berhati-hati atas modus penipuan kerja di luar negeri yang biasa ditawarkan di media sosial," ujarnya.

Judha mengatakan bagi WNI, kerabat atau keluarganya yang mengalami kendala dan bermasalah saat bekerja di luar negeri, bisa menghubungi hotline yang disiapkan Kementerian Luar Negeri.

Nantinya, Kementerian Luar Negeri akan membantu persoalan yang dialami WNI.

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani meminta kepada aparat keamanan dan mendesak pemerintah untuk memberikan efek jera kepada oknum penyalur warga negara Indonesia (WNI) ilegal ke luar negeri diberi efek jera.

"Kasus ini harus diungkap tuntas untuk memberikan awareness bagi masyarakat, efek jera kepada pelaku dan oknum-oknum yang terlibat, serta untuk mencegah munculnya pelaku-pelaku lain di kemudian hari," kata Aryani.

Aryani menegaskan, untuk mengatasi permasalahan penyekapan WNI ini harus dibutuhkan kerja sama antar pemangku kepentingan.

Sebab menurut Fraksi Partai Golkar ini kasus perdagangan orang atau human trafficking tersebut sudah kerap terjadi.

Di mana kata dia, pada Mei 2021 lalu ada 75 orang WNI mengalami hal yang sama dengan modus diiming-imingi bekerja di perusahaan start-up kemudian disekap dan dieksploitasi sebagai operator judi online.

"Kejadian ini bukan yang pertama dan terlihat ada peningkatan frekuensinya," ucap dia.

"Dibutuhkan kerja bersama untuk mengatasi permasalahan perdagangan orang (human trafficking)," tambahnya.(Tribun Network/ras/riz/kps/wly)

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas