Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Setya Indra Arifin menyinggung penerapan obstraction of justice anggota polri dalam kasus tewasnya Brigadir J.

Indra menyatakan, dalam kasus ini, sudah sejatinya diungkap secara runut sedari awal proses olah tempat kejadian perkara (TKP) yang dilakukan sejumlah anggota polri.

Sebab bagaimanapun dalam proses olah TKP awal itu diketahui, ada tindakan melawan hukum yang dilakukan di antaranya dengan salah satunya penghilangan alat bukti.

"Dalam hal ini, patut diduga telah terjadi 2 tindak pidana sekaligus, pertama membantu seseorang menghindari proses penyidikan atau medeplichtighei, dan kedua menghalang-halangi atau mempersulit proses penyidikan itu sendiri," kata Indra dalam keterangannya kepada Tribunnewscom, Jumat (12/8/2022).

Dengan adanya dua dugaan ini, yang dikenal juga dengan tindakan menghlangi dan mengintervensi proses hukum atau yang disebut obstraction of justice.

Oleh karenanya, dia mendesak adanya penerapan hukum yang tidak hanya dilakukan secara etik kepada para anggota Polri yang melakukan olah TKP awal tersebut.

"Semestinya sejumlah anggota polri yang tergabung dalam proses olah TKP awal, secara bersama-sama complicity juga diproses secara hukum, tidak hanya etik, sama seperti Mantan Kadiv Propam," bebernya.

Bahkan lebih jauh, dirinya menilai kalau penyampaian yang dilakukan oleh Polri saat awal kejadian bisa masuk dalam model pemberitaan bohong.

"Keterangan pers di awal itu dapat saja kemudian mengarah ke berita bohong atau hoaks dan memiliki konsekuensi hukum tersendiri," tutur dia.

Baca juga: Tagih Fee Rp 15 Triliun, Pengacara Bharada E Bingung Surat Pencabutan Kuasa Tidak Ditulis Tangan

Kendati demikian, Indra tetap mengapresiasi kinerja Polri yang sudah menjatuhkan sanski ancaman pidana kepada empat anggota dalam kasus ini.

Di mana salah satu dari anggota yang menjadi tersangka itu salah satunya mantan Kadiv Propam Polri Irjen pol Ferdy Sambo.

"Terhadap hal tersebut, perlu diapresiasi sikap Polri yang tidak hanya menerapkan sanksi etik secara tegas terhadap anggotanya, namun juga sanksi hukum dengan tidak pandang bulu," tukas dia.