Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Gagasan Soal Indonesia Sentris Dinilai Hadirkan Keadilan Sosial untuk Rakyat Indonesia

Trubus Rahadiansyah mengatakan, upaya pemerintah tersebut sudah sesuai dengan amanat konstitusi dan saat ini sudah berjalan.

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Gagasan Soal Indonesia Sentris Dinilai Hadirkan Keadilan Sosial untuk Rakyat Indonesia
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2023 beserta nota keuangannya pada pembukaan masa persidangan I DPR tahun 2022-2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/8/2022). Pemerintah menargetkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebesar 2,85 persen pada 2023. Terdapat kewajiban defisit di bawah 3 persen pada tahun depan sesuai arah konsolidasi fiskal. Hal tersebut tercantum dalam Buku Nota Keuangan beserta Rancangan APBN (RAPBN) Tahun Anggaran 2023. Buku tersebut memuat berbagai asumsi makro dari pelaksanaan anggaran pada tahun depan, yang penyusunannya berlangsung pada tahun ini. Pemerintah mengasumsikan pendapatan negara pada level Rp 2.443,6 triliun dan belanja Rp 3.041,7 triliun. Artinya, rencana defisit anggaran pada 2023 adalah Rp 598,2 triliun atau setara dengan 2,85 persen dari produk domestik bruto (PDB). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Dinilai telah menciptakan kebermanfaatan dalam kehidupan masyarakat.

Burhanuddin mengatakan pembangunan infrastruktur yang digalakkan Jokowi telah menyentuh hingga tingkat desa-desa. Kondisi demikian, dia menilai, menjadi satu hal yang begitu positif dalam mendorong kemajuan untuk bangsa di masa depan.

"Kalau segi pembangunan, beliau (Jokowi) adil. Karena beliau sudah memeratakan konsep-konsep pembangunan sampai ke pelosok Tanah Air," kata Burhanuddin.

Ia menyampaikan, gagasan pembangunan Indonesia Sentris yang diterapkan Presiden Jokowi juga menjadi wujud nyata dalam menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lantaran pembangunan dilakukan mulai dari perkotaan hingga pedesaan.

Padahal sebelumnya, kata Burhanuddin, terdapat banyak daerah yang belum tersentuh dengan program pembangunan pemerintah.

Namun berbeda, kata dia, kepemimpinan Jokowi menghadirkan perubahan dengan gencar merealisasikan berbagai pembangunan infrastruktur.

Sinergitas pemerintah pusat dengan daerah, lanjut dia, terjalin begitu apik langkah konkret terus dihadirkan demi menimbulkan kebermanfaatan bagi masyarakat. Serta dengan itu dapat menciptakan keadilan di tengah kehidupan masyarakat tanpa terkecuali.

Berita Rekomendasi

"Kalau dari sisi keadilan, pemerataan pembangunan infrastruktur itu adil," ucap Burhanuddin.

Diketahui, pemerintahan Presiden Jokowi terus mempercepat beberapa pembangunan infrastruktur dengan ditargetkan selesai pada 2024 mendatang. Secara rinci, proyek-proyek tersebut meliputi konektivitas jalan dan jembatan, bendungan, pengolahan sampah hingga pembangunan pipa gas.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas