TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Pakar Ekonomi Politik Pangan, Khudori menawarkan sejumlah solusi untuk mengatasi masalah pangan dan pertanian di Indonesia kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskadar alias Cak Imin.

Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara dalam bedah buku "Mata Air Indonesia Maju-Gagasan Kepada Cak Imin" bertajuk "Krisis Pangan-Energi dan Masa Depan Indonesia."

Menurut Khudori, persoalan pertanian hari ini bukan terletak pada produktifitas, melainkan pada darurat kebijakan kesejahteraan terhadap kaum petani.

"Yang bibutuhkan bukan semata-mata meningkatkan produktifitas, melainkan kebijakan kesejahteraan. Bagaimana petani itu sejahtera. Nah, ini yang sampai sekarang masih belum bisa dilakukan oleh pemerintah," ujar Khudori di Kafe Taman Koleksi, Bogor, Jumat, (19/8/2022).

Baca juga: Cak Imin Sebut Ada Dua Parpol yang Bakal Bergabung dengan Koalisi PKB-Gerindra

Turut hadir dalam acara tersebut, Rina Mardiana, Ahli Ekologi dan Pertanian IPB serta Daniel Johan, Anggota Komisi IV DPR RI, Fraksi PKB.

Khudori menjelaskan meski trend global menunjukkan penurunan produksi pertanian dan jumlah petani, namun situasinya masih belum mengkhawatirkan. Kaitannya dengan petani Indonesia, mereka memiliki kontribusi besar terhadap ketahanan pangan nasional.

Sekalipun lanjut dia, petani Indonesia sangat memprihatinkan dalam hal luas lahan yang dikelola.

Dibanding negara-negara lain, kata Khudori, lahan pertanian milik petani Indonesia masih kalah jauh.

"Petani kecil kita sumbangsihnya luar biasa. Itu outputnya kalau dihitung secara keseluruhan nasional sangat besar. Tapi tidak bisa menggantungkan mereka, petani kecil yang terbatas lahannya," jelasnya.

Untuk itu, hal prinsipil yang dibutuhkan petani adalah kebijakan kesejahteraan dari pemerintah.

Dimana pemerintah harus melakukan pemberdayaan secara maksimal dan serius terhadap kaum petani.

"Tidak bisa tidak, harus ada pemberdayaan. Yang dilakukan pemerintah hari-hari ini lebih banyak ke proyek. Kalau proyek, proyek selesai ya selesai. Ndak bisa begitu. Kalau fokusnya pemberdayaan, harus berkelanjutan. Mungkin satu sampai dua tahun nggak kelihatan, karena melihat ke prosesnya," ungkapnya.

Melalui pemberdayaan ini, pemerintah harus bisa memastikan bagaimana petani bisa mandiri dan bagaimana petani bisa berdaya.

Menurutnya butuh kebijakan yang panjang. Artinya tidak bisa satu atau dua tahun hasilnya langsung kelihatan.

"Saya kira kalau kebijakan pemberdayaan bisa dilakukan, sistem anggaran selama ini bisa maksimal untuk program yang berkelanjutan," jelasnya.

Selama ini kata Khudori, sistem kebijakan pertanian Indonesia mengalami diskontinyuitas.

Dimana setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan, biasanya diganti kebijakan baru. Situasi ini yang memicu adanya ketidakberkelanjutan.

Sementara Ahli Ekologi dan Pertanian IPB Rina Mardiana meminta Cak Imin memprioritaskan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan agraria yang berkeadilan.

"Kita bicara soal melimpahnya sumber daya alam ini harus dikelola secara berkeadilan dan inklusif," kata Rina.

Ia menilai, masalah pengelolaan SDA serta agraria merupakan dua hal yang sangat mendasar dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi di masa depan.

"Pesan saya nih buat Cak Imin, kalau nanti nyapres jadi presiden, maka buatlah 'omnibus law' khusus untuk sumber daya alam dan pembangunan agraria. Itu adalah yang paling mendasar," jelasnya.

Menurut Rina, dengan melimpahkan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, tidak bisa dikelola secara asal-asal.

Dalam konteks ini, masalah SDA dan agraria harus dikelola bersama dan mengedepankan prinsip kolaboratif.

"Mengelola itu tidak sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama, bareng-barengan dan kolaboratif," ujarnya.

Ia juga menyinggung soal kebijakan omnibus law yang beberapa waktu lalu resmi disahkan pemerintah.

Menurutnya, jangan sampai kebijakan omnibus law salah sasaran.

"Saya ingin menambahkan untuk Cak Imin. Kita baru saja melakukan revolusi kebijakan melalui omnibus law. Salah satunya tentang pembangunan di sektor agraria. Apakah itu menjadi ruh semangat kerja? Jangan sampai rakyat menjadi buruh di tingkat pedesaan. Itu namanya de agrarianisasi," tandasnya.