Tribun

Polisi Tembak Polisi

Respons Komnas HAM dan Komnas Perempuan Putri Cadrawathi Jadi Tersangka Pembunuhan Brigadir J

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komnas Perempuan buka suara soal penetapan Istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.

Penulis: Naufal Lanten
Editor: Wahyu Aji
zoom-in Respons Komnas HAM dan Komnas Perempuan Putri Cadrawathi Jadi Tersangka Pembunuhan Brigadir J
Tribunnews.com/Naufal Lanten
Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga (kanan atas) bersama Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi (kiri bawah) dan Komisioner Komnas Perempuan Theresia Iswarini (kanan bawah) dalam konferensi pers terkait penetapan Putri Candrawathi sebagai tersangka kasus kematian Brigadir J, Jumat (19/8/2022). 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komnas Perempuan buka suara soal penetapan Istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi (PC) sebagai tersangka atas kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

“Pertama Komnas HAM dan Komnas Perempuan menghormati kewenangan penyidik yang menetapkan ibu PC sebagai tersangka atas tewasnya Brigadir J,” kata Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (19/8/2022).

“Tentu penetapan sebagai tersangka ini telah melalui proses yang panjang,” ujarnya menambahkan.

Meski Putri Cadrawatrhi telah ditetapkan sebagai tersangka, sambung dia, maka istri Irjen Ferdy Sambo ini tetap memiliki sejumlah hak sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam hal ini, Komnas HAM dan Komnas Perempuan menemyebut Putri Candrawathi sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Adapun hak-hak yang didapatkan PC di antaranya hak melakukan pembelaan diri, praduga tidak bersalah, hak atas bantuan hukum sebagai bagian dari proses untuk melakukan pembelaan diri.

Kemudian hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, hak bebas dari pertanyaan yang menjerat dan hak atas kesehatan.

“Dan dalam konteks inilah kami mengharapkan dan emrekominadsikan hak-hak ibu PC sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum ini dihormati dan dipenuhi oleh negara,” ujarnya.

Bersamaan, Komisioner Komnas Perempuan Theresia Iswarini melanjutkan, hak selanjutnya ialah berkaitan dengan kondisi psikologis. Hal itu merujuk atas kesimpulan pemeriksaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Komnas HAM dan Komnas Perempuan, kata dia, mendorong agar pendampingan psikolog dan psikiater sebagai bagian dari hak atas kesehatan tetap dilakukan.

“Selain merupakan bagian dari upaya pemulihan perempuan berhadapan dengan hukum, sejak awal proses hukum hingga persidangan dan pasca-putusan pengadilan,” ucap Iswarini

“Proses pendampingan sikologis akan memungkinkan ibu pc untuk memberikan keterangan sehingga memperlancar proses hukum kasus ini,” lanjut dia.

Baca juga: Istri Ferdy Sambo dari Saksi Kunci Jadi Tersangka Pembunuh Brigadir J, Ini Jejak Putri Candrawathi

Selanjutnya Komnas HAM dan Komnas Perempuan akan melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa negara melalui aparat penegak hukum menghortmati dan memenuhi hak-hak Putri Candrawathi yang disebut sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum.

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas