TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus pembunuhan berencana Brigadir J kian gaduh.

Terlebih setelah adanya usulan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J.

Usulan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan ini muncul saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR membahas kasus pembunuhan berencana Brigadir J.

Adalah Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman yang melontarkan soal Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan.

Benny K Harman beralasan dirinya meminta pengambilalihan tersebut karena masyarakat telah dibohongi oleh Polri dalam pengusutan kasus pembunuhan Brigadir J.

Usulan itu langsung menulai polemik. 

1. NasDem Kritik Benny Harman Soal Usul Kapolri Dinonaktifkan: Emosional dan Subjektif

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman mengusulkan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dinonaktifkan dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J yang diotaki Irjen Ferdy Sambo.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan usulan Benny K Harman tersebut sarat emosional dan subjektif.

"Pernyataan Benny K Harman menurut saya emosional dan subjektif, karena hanya Benny saja yang hari ini bicara seperti tadi," kata Ali di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin (22/8/2022).

Ali menegaskan semua orang harus membuka matanya melihat sikap Kapolri dalam penanganan kasus ini.

Dengan ketegasan Kapolri, kata dia, kasus penembakan di rumah Irjen Ferdy Sambo bisa diusut dengan tuntas.

"Semua orang seharusnya terbuka matanya mengapresiasi sikap kepolisian khusuanya Pak Kapolri yang kemudian mengambil sikap tegas untuk mengusut tuntas semua permasalahan yang terjadi," ujarnya.

Baca juga: Respons Usul DPR Agar Kapolri Dinonaktifkan, Susno Duadji: Ada Kepentingan Politik atau Tidak?

Ali mengaku pihaknya mengapresiasi langkah kepolisian serta mendukung Kapolri menyelesaikan kasus tersebut.