TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah dikabarkan akan mengumumkan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto menyebut pemerintah super tega bila menaikkan harga BBM bersubsidi dalam kondisi seperti ini.

Dalam masa pemulihan ekonomi nasional seperti sekarang, dia menjelaskan pemerintah harusnya memperbanyak insentif bagi masyarakat kecil.

Bukan malah sebaliknya, membebani dengan menaikkan harga BBM bersubsidi.

Hal tersebut justru akan menyebabkan terjadinya inflasi.

"Karena itu PKS minta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sekarang."

"Alasan dan waktunya belum tepat."

"Ini hanya akan membuat masyarakat makin menderita setelah dua tahun lebih terdampak Covid-19," kata Wakil Ketua Fraksi PKS ini, dalam keterangan yang diterima Selasa (23/8/2022).

Mulyanto minta Presiden Jokowi memperhatikan kondisi riil masyarakat.

Menurutnya, sebagai presiden yang dicitrakan peduli pada kepentingan rakyat maka Jokowi harus berani membuat keputusan yang tegas tentang harga BBM ini.

Apalagi APBN tahun 2022 disebut surplus selama beberapa bulan belakangan.

"Presiden jangan cuma mendengar saran kebanyakan menteri yang justru menginginkan pemerintah menaikkan harga BBM."

"Dengarkan juga aspirasi masyarakat yang berkembang saat ini," ujarnya.

"Sebab kalau Pemerintah tetap nekat itu sama saja pemerintah tega dengan rakyatnya," lanjut Mulyanto.