"Dikhawatirkan menjadi inflasi yang tertinggi sejak September 2015," ujar Bhima.

Ia menyebut, kenaikkan harga Pertalite memang akan meringankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, di sisi lain pemerintah wajib meningkatkan dana belanja sosial sebagai kompensasi kepada orang miskin dan rentan miskin atas naiknya harga BBM subsidi.

"Jadi ini ibarat hemat di kantong kanan, tapi keluar dana lebih besar di kantong kiri," kata Bhima.

Bhima juga menilai, pemerintah sebaiknya memperketat pengawasan Solar subsidi untuk kendaraan angkutan di perusahaan pertambangan dan perkebunan skala besar.

Selama ini tingkat kebocoran Solar masih terjadi, dan lebih mudah mengawasi distribusi solar dibandingkan pengawasan BBM untuk kendaraan pribadi karena jumlah angkutan jauh lebih sedikit dibanding mobil pribadi.

"Penghematan dari pengawasan distribusi Solar subsidi cukup membantu penghematan anggaran," tutur Bhima.

Menurutnya, kenaikan harga BBM bersubsidi dampaknya akan dirasakan langsung ke daya beli masyarakat yang menurun, meningkatkan jumlah orang miskin baru, sebab masyarakat saat ini sudah menghadapi kenaikan harga pangan, dengan inflasi mendekati 5 persen.

Di sisi yang lain, masyarakat masih belum pulih akibat dampak pandemi Covid-19.

"Terbukti ada 11 juta lebih pekerja yang kehilangan pekerjaan, jam kerja dan gaji dipotong, hingga dirumahkan," terang Bhima.

Jika ditambah kenaikan harga BBM subsidi dikhawatirkan tekanan ekonomi untuk 40 persen kelompok rumah tangga terbawah akan semakin berat. Belum lagi ada 64 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergantung dari BBM subsidi.

"Pemerintah juga harus memikirkan efek ke UMKM, karena subsidi ini bukan hanya kendaraan pribadi tapi juga dipakai untuk kendaraan operasional usaha kecil dan mikro," tutur Bhima.

APBN Surplus Tapi Harga BBM Naik

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mempertanyakan pernyataan Pemerintah yang mengaku Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2022 mengalami surplus tapi pada saat yang sama malah mau menaikan harga BBM.