TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Layanan keimigrasian menjadi penyumbang terbanyak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)

Pada semester I tahun 2022, PNBB dari layanan keimigrasian mencatat pendapatan sebesar Rp1,521,565,998,201,-.

"Bahkan hingga 5 Agustus 2022 layanan kemigrasian sudah meraih Rp2,130,965,892,751,- atau 106,55 persen dari target,” kata Sekretaris Jenderal Kemenkumham Andap Budhi Revianto dalam keterangannya, Rabu (24/8/2022).

Secara keseluruhan, kata Andap, Kemenkumham menyumbang PNBP sebesar Rp2,2 triliun selama semester I tahun 2022.

Angka ini naik 44,5 persen (yoy) dari Rp1,6 triliun pada tahun lalu atau 59,1 persen dari target sebesar Rp3,8 triliun.

Namun bila dihitung hingga Agustus, capaian PNBP Kumham sudah mencapai 2,4 triliun atau 64,11 persen dari target yang sudah ditentukan.

Baca juga: 10 Peserta dengan Beragam Latar Belakang Perebutkan Kursi Dirjen Imigrasi, Ini Daftar Namanya

Selain dari layanan keimigrasian, kata Andap, PNBP Kemenkumham juga didapat dari layanan publik lainya seperti administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual.

“Mayoritas pemasukan PNBP Kemenkumham bersumber dari layanan publik, layanan pendidikan, serta sewa tanah dan gedung,"  ujar Andap.

Kembali ke layanan keimigrasian, Andap menyebut PNBP dari unit penjaga pintu gerbang negara itu adalah 71,40 persen dari total realisasi PNBP per 5 Agustus 2022, atau 76,08 persen dari target PNBP tahun 2022 yang sebesar Rp2,000,000,000,000,-.

“Jika melihat data saat ini, layanan keimigrasian malah sudah melampaui target PNBP tahun ini,” kata Andap.

Layanan berikutnya, lanjut Andap, adalah administrasi hukum umum yang terdiri dari fidusia, badan hukum, jasa hukum lainnya, dan PNBP Umum.

Hingga saat ini layanan tersebut sudah mencapai realisasi sebesar 51,64 persen, dari target sebesar Rp938,046,897,000,- sudah terealisasi sebesar Rp484,447,273,315,-.

Sedangkan dari layanan kekayaan intelektual telah tercapai Rp470,040,791,941,- dari sasaran sebesar Rp850,000,000,000,- atau 55,30 persen.

“Layanan kekayaan intelektual ini mencakup hak cipta dan desain industri, paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Rahasia Dagang (RD), serta merek dan indikasi geografis,” tutur Andap.