TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI) menyatakan masih tersedia alokasi vaksin gratis dari skema multilateral.

Hal ini disampaikan Sekretaris Bidang Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi (TPPE) Kementerian Luar Negeri RI, Lintang Paramitasari menanggapi perubahan alokasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk penanganan Covid-19 dalam rancangan APBN tahun 2023.

Pemerintah lewat Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menyatakan akan menghentikan alokasi dana pemulihan ekonomi nasional untuk penanganan Covid-19 dalam rancangan APBN tahun 2023, sehubungan dengan menguatnya kapasitas Indonesia dalam menangani Covid-19 dan jumlah kasus yang semakin terkendali.

"Anggaran nantinya akan difokuskan pada penanganan bisnis global yang berdampak kedalam negeri seperti kasus dalam sektor pangan, energi, dan keuangan," kata Lintang dalam konferensi pers yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (25/8/2022).

Baca juga: Tanggapan Satgas soal Rencana Vaksin Berbayar setelah Tak Ada Anggaran Khusus Covid-19

Lintang menyatakan, pihaknya di Kemlu akan terus berkoordinasi erat dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait dengan kebutuhan tambahan vaksin Covid-19, khususnya untuk booster.

Akan tetapi, mempertimbangkan juga laju vaksinasi dan jangkauan serta cakupan vaksinasi yang cukup luas dan juga indikasi vaksin yang kita miliki di dalam negeri. 

"Hingga saat ini pemerintah Indonesia belum ada rencana untuk membuka kembali pengiriman vaksin dari negara mitra ataupun covax," ujarnya.

Baca juga: Risiko Penularan Covid-19 Tidak Berubah, Masker dan Vaksin Masih Jadi Bumper Utama

Lintang menyatakan Covax Facility masih memiliki komitmen untuk penyediaan vaksin gratis untuk 30 persen dari populasi Indonesia.

Indonesia sejauh ini sudah menerima 103,9 dosis vaksin dari Covax Facility.

"Masih ada 17 juta dosis vaksin pfizer yang tah disediakan covax facility untuk Indonesia dan masih menunggu konfirmasi dari pemerintah Indonesia sekiranya ada kebutuhan untuk pengiriman. Sehingga melihat dari jumlah yang ada sepertinya kita belum ada rencana pengadaan lagi karena masih tersedia alokasi vaksin gratis dari skema multilateral," ujarnya.