Wacana PDIP Dua Paslon Presiden di Pemilu 2024, Pengamat: Rentan Polarisasi dan Politik Identitas
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebutkan wacana bahwa idealnya Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon (paslon)
Penulis: Naufal Lanten
Editor: Wahyu Aji
Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebutkan wacana bahwa idealnya Pilpres 2024 hanya diikuti dua Pasangan calon (paslon) presiden.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Kamis (25/8/2022) kemarin.
Mengenai hal tersebut, pengamat politik Adi Prayitno menilai pernytaan Hasto terkait dua paslon pada Pemilu 2024 mendatang justru tidak ideal.
Pasalnya, hal itu bisa mengulang potensi keterbelahan masyarakat seperti pada Pemilu 2019 lalu.
Sebab, kata dia, itu akan menyebabkan dua paslon tersebut saling berhadapan langsung.
“Sangat rentan polarisasi dan ancaman politik identitas. Karena tak ada putaran kedua kalau cuma (dua) calon,” kata Adi Prayitno kepada Tribunnews.com, Jumat (25/8/2022).
“Jadi, dua jagoan yang bertanding akan menggunakan segala cara untuk menang. Termasuk mobilisasi politik bersarkan identitas,” ujarnya menambahkan.
Sebaliknya, Adi menilai idelanya Pemilu mendatang menghadirkan banyak paslon presiden. Menurutnya, semakin banyak capres maka semakin banyak pilihan alternatif bagi masyarakat untuk memilih.
“Secara ideal, makin banyak calon makin bagus bagi rakyat. Karena menu calon pemimpin Indonesia makin kaya. Opsi pemimpin alternatif banyak bukan hanya yang itu-itu saja,” ujarnya.
Ia beranggapan, wacana terkait dua paslon di Pemilu 2024 itu karena PDIP ingin pemilu berjalan satu putaran saja lantaran dinilai lebih efektif dan efisien.
“Kalau banyak calon pasti dua putaran, yang berdampak pada bengkaknya biaya. Jadi, alasannya logistik kayaknya,” kata Adi.
Baca juga: Jokowi Serukan Tak Ada Politisasi Agama di Pemilu, Politikus PKS: Buat Pilpres Lebih dari 2 Paslon
Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menilai pernyataan PDIP tersebut merupakan bagian dari dinamika politik jelang Pemilu 2024.
Menurutnya, wacana dua paslon tersebut reslistis, mengingat ambang batas pencalonan presiden (Presidential Treshold) yang sebesar 20 persen.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.