Kemenaker Teken Perjanjian Dengan 300 Lembaga Penerima Bantuan BLK Komunitas Tahap II
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Tahap II.
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Tahap II Tahun 2022 antara Kementerian Ketenagakerjaan dan 300 lembaga penerima bantuan di Jakarta, Sabtu (27/8/2022).
Sebanyak 300 lembaga tersebut akan menerima bantuan berupa pembiayaan pembangunan 1 unit gedung workshop, bantuan peralatan pelatihan vokasi untuk 1 kejuruan yang diberikan dalam bentuk barang, dan bantuan pelatihan dasar bagi instruktur serta tenaga kepelatihan.
Menaker dalam sambutannya menyatakan bahwa upaya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) tidak dapat dilakukan hanya pemerintah pusat dan daerah.
Tetapi menurutnya harus memanfaatkan seluruh kekuatan masyarakat.
Apalagi, kata Menaker, Indonesia akan mendapat bonus demografi.
Baca juga: Tingkatkan Pengawasan K3, Kemenaker Beri Penghargaan Kecelakaan Nihil
Bonus demografi ini harus dikelola dengan baik dengan cara menyiapkan SDM yang kompeten.
"Kami sadar betul pondok pesantren, gereja, serikat pekerja/serikat buruh adalah potensi yang juga harus mendukung upaya kita meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia. Jadi pembangunan BLK Komunitas ini bagian dari masifikasi peningkatan kompetensi," kata Menaker dalam keterangannya, Minggu (28/8/2022).
"Dengan demikian maka insyaallah dengan pembangunan BLK Komunitas secara masif ini kita semua akan bisa menyambut bonus demografi," ujarnya.
Ia mengatakan, pemerintah pusat akan membangunkan BLK Komunitas beserta segala keperluannya.
Baca juga: Kemenaker Matangkan Instrumen Monitoring untuk Dukung Akses Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas
Hanya saja, kedepannya, pengelola BLK Komunitas harus mandiri. Ia tidak menginginkan setelah BLK Komunitas selesai berdiri, kemudian pengelolaannya berhenti.
"Karena di tangan Bapak, Ibulah kemandirian BLK Komunitas ini terwujud. Mari kita manfaatkan fasilitas dari pemerintah ini dengan sebaik-baiknya, sehingga BLK Komunitas melahirkan tenaga kerja yang kompeten," ucapnya.
Direktur Jenderal Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan mengemukakan bahwa program pembangunan BLK Komunitas telah dilaksanakan secara masif sejak 2017 hingga 2021.
Hingga sampai saat ini telah terbangun sebanyak 2.912 BLK Komunitas.
Baca juga: Buruh Beri Waktu 2 Minggu Cabut Permenaker Tentang JHT, Kemenaker Sebut Jokowi Sudah Setujui
Budi mengatakan pada tahun 2022 ini, Kementerian Ketenagakerjaan tetap berkomitmen dalam akselerasi pelatihan kerja melalui pembangunan BLK Komunitas sebagai bagian dari agenda peningkatan SDM ketenagakerjaan Indonesia.
"Jumlah target pembangunan BLK Komunitas sebanyak 900 lembaga," kata Dirjen Budi.