Arahan Jenderal Andika Soal Kerja Sama Kodam Cendrawasih dan Freeport Indonesia: Harus Transparan
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menerima jajaran Kodam XVII/Cenderawasih dan perwakilan PT Freeport Indonesia di Mabes TNI,
Penulis: Adi Suhendi
Editor: Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menerima jajaran Kodam XVII Cenderawasih dan perwakilan PT Freeport Indonesia di Mabes TNI, Jakarta Timur, belum lama ini.
Pertemuan dilakukan untuk memberikan paparan terkait perjanjian kerja sama yang melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara dalam upaya pengamanan objek vital nasional PT Freeport Indonesia.
13 pasal dijabarkan terkait dukungan serta syarat–syarat yang tertera pada kerja sama PT Freeport Indonesia dan Kodam XVII Cenderawasih.
Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa dalam paparannya mengungkap hal yang menjadi objek perjanjian kerja sama adalah personel, kegiatan operasional, pengamanan materiil dan benda, serta dokumen dan informasi.
"Perjanjian kerja sama berlaku sampai dengan 26 Desember 2024. Kemudian dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan," kata Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa dilansir dari chanel Youtube Jenderal TNI Andika Perkasa, Senin (29/8/2022).
Secara keseluruhan komposisi pasukan untuk mendukung objek vital nasional PT Freeport Indonesia berjumlah 864 personel.
Menyikapi hal tersebut, Jenderal TNI Andika Perkasa memerintahkan untuk menjabarkan seluruh personel yang dilibatkan secara mendetail, sesuai dengan kenyataan.
Hal tersebut menurut Jenderal Andika sangat penting karena akan berhubungan dengan dukungan yang diberikan PT Freeport Indonesia.
Baca juga: VIDEO Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Jadi Warga Kehormatan Korps Marinir: 2 Brevet Disematkan
"Jadi saya inginnya, kan langsung menunjuk jabatannya, sehingga tidak ada lagi kerawanan, kesalahpahaman atau kesimpangsiuran," kata Jenderal Andika dalam pertemuan tersebut.
Jenderal Andika menekankan hal tersebut untuk menjaga kepercayaan Freeport Indonesia terhadap TNI.
"Semua harus sesuai kenyataan, terutama jumlah personel yang kita dukung, karena ini berhubungan dengan uang. Harus Transparan, jaga kepercayaan Freeport," katanya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.