Dirut Taspen Bantah Klaim Kamaruddin Simanjuntak Soal Miliki Bukti Video Asusila
Kuasa hukum Dirut Taspen membantah klaim pengacara mantan istri kedua Kosasih, Kamaruddin Simanjuntak.
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kuasa hukum Direktur Utama PT Taspen ANS Kosasih, Duke Arie Widagdo membantah klaim pengacara mantan istri kedua Kosasih, Kamaruddin Simanjuntak yang mengklaim memilik bukti ribuan video asusila Kosasih dengan para wanita simpanannya.
Duke menyebut, bahwa tudingan yang disampaikan Kamaruddin tidak benar.
"Bahwa semua tudingan KS (Kamaruddin Simanjuntak) tidak benar dan terbantahkan dengan bukti-bukti yang kami miliki," kata Duke kepada wartawan, Senin (29/8/2022).
Duke mengaku, bakal menyerahkan bukti-bukti tersebut kepada pihak kepolisian.
Ia juga berencana melaporkan Kamaruddin terkait dugaan pencemaran nama baik tersebut
"Nanti semua bukti-bukti ini akan kami serahkan ke pihak kepolisian untuk diadu kebenarannya," terangnya.
Baca juga: VIDEO Bantah Tudingan Dana Capres Rp 300 Triliun, Dirut Taspen Akan Laporkan Kamaruddin Simanjuntak
Sebelumnya, Kamaruddin Simanjuntak mempersilakan Kosasih melaporkan dirinya ke polisi terkait tudingan pernikahan gaib serta pengelolaan dana capres Rp300 triliun dan kick back investasi melalui istri-istri gaib.
Kamaruddin mengaku memiliki bukti termasuk ribuan video porno ANS dengan para wanita. Ia juga mengatakan memiliki bukti transaksi keuangan.
Duke menyampaikan bahwa tuduhan tidak berdasar ini diduga berkaitan erat dengan upaya KS selalu kuasa hukum mantan istri kedua Kosasih dalam menghadapi banding.
Sosok ANS Kosasih
ANS Kosasih tengah menjadi sorotan setelah dituding Kamaruddin Simanjuntak mengelola dana Rp 300 triliun dan memiliki banyak perempuan simpanan.
Saat dikonfirmasi perihal pernyataannya itu, Kamaruddin mengaku akan melaporkan ANS Kosasih terkait pengelolaan dana Rp 300 triliun untuk dana kampanye capres 2024.
Bahkan, Kamaruddin mengklaim sudah melaporkan permasalahan ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.