Bantalan sosial yang ketiga yakni subsidi transportasi melalui Pemerintah Daerah sebesar 2 persen dari dana transfer umum yaitu dana alokasi khusus (DAK) dan dan bagi hasil (DBH) sebesar Rp2,17 triliun.

Bantalan diberikan dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan.

Bantuan-bantuan tersebut direncanakan akan mulai dieksekusi pada pekan ini. Pemerintah berharap BLT yang diberikan bisa mengurangi tekanan kenaikan harga kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan.

Sebelumnya pada pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan tiga alternatif pemerintah terhadap BBM bersubsidi di tengah meningkatnya harga minyak mentah.

Pertama yakni menaikkan anggaran kompensasi dan subsidi energi yang dampaknya beban terhadap APBN meningkat.

Pilihan kedua yakni mengendalikan volume BBM subsidi yakni Pertalite dan Solar. Ketiga menaikkan harga BBM subsidi tersebut.

Usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/8/2022), Sri Mulyani menegaskan pemerintah belum mengambil keputusan terkait alternatif yang akan diambil.

“Belum,” katanya singkat.

Pemerintah Masih Kaji

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali menegaskan pemerintah masih mendalami sejumlah opsi penanganan BBM bersubsidi imbas dari kenaikan harga minyak mentah dunia.

“Ini lagi diperdalam,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/8/2022).

Pembahasan penanganan BBM bersubsidi bukan hanya terkait penyesuaian harga atau pembatasan volume.

Namun kata Airlangga, juga bantalan sosial kepada masyarakat apabila pemerintah mengambil opsi menaikan harga BBM.

“Bansosnya diminta untuk diperdalam, anggarannya dari mana, programnya seperti apa,” katanya.

Airlangga tidak menjawab saat ditanya mengenai kapan keputusan pemerintah terkait BBM bersubsidi akan diumumkan.

Begitu juga ketika ditanya isu bahwa Pertalite akan naik menjadi Rp 10 ribu per liter.(*)