TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Tiga partai politik yang selama ini kerap mengkritik pemerintah kembali menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite dan solar.

Kedua partai politik itu adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, dan Partai Buruh.

Seperti diketahui, pemerintah mulai menaikkan harga BBM mulai hari ini, Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

Harga Pertalite dari semula  Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter.

Sementara harga solar dari sebelumnya Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.

Baca juga: Dampak Kenaikan Harga BBM: Siap-siap Biaya Transportasi dan Logistik Melonjak, hingga Picu Inflasi

Kritik PKS

Juru Bicara PKS Mardani Ali Sera mengkritisi kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM.

Mardani mengatakan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM tersebut merugikan rakyat yang sebelumnya telah terdampak akibat pandemi Covid-19.

"Kasihan warga, masih berat dampak pendemi Covid-19, sudah kena beban harga BBM naik," kata Mardani kepada Tribunnews.com, Sabtu (3/9/2022).

Karena itu, Mardani menilai pemerintah justru mementingkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan kereta cepat.

"Pemerintah lebih mementingkan IKN dan kereta cepat ketimbang bantu masyarakat. BBM naik berat sekali untuk rakyat," ungkapnya.

Kritik Demokrat

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat (PD) Herzaky Mahendra Putra mengatakan rakyat dibuat tambah susah akibat kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu menanggapi pemerintah yang resmi menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, yakni pertalite dan solar.

"Rakyat sedang susah dibuat tambah susah oleh kebijakan pemerintah ini," kata Herzaky kepada Tribunnews.com, Sabtu (3/8/2022).

Herzaky menuturkan sebelum Covid-19 Pemerintah Jokowi terlihat kewalahan dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

"Setelah Covid-19 semakin banyak rakyat miskin dan pengangguran," ujarnya.

Sementara saat ini, kata dia, harga bahan pokok naik drastis.

Harga gas naik dan harga listrik naik, BBM subsidi pun dinaikkan harganya.

"Beban sepertinya dilimpahkan ke rakyat semua, yang penting beban pemerintah berkurang," ucapnya.

Lebih lanjut, Herzaky menjelaskan masih banyak cara lain yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengatasi beban APBN.

"Seharusnya program-program mercusuar yang tidak berdampak langsung pada nasib rakyat banyak, bisa ditunda dulu. Banyak sekali penghematan anggaran yang bisa kita dapat jika menunda proyek-proyek mercusuar," imbuhnya.

Kritik Partai Buruh

Presiden Partai Buruh Sadi Iqbal mengatakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) hanya upaya pemerintah mencari untung di tengah kesulitan rakyat.

Apalagi, menurut Iqbal, harga BBM ini malah naik di tengah turunnya harga minyak dunia.

"Terlebih kenaikan ini dilakukan di tengah negara lain menurunkan harga BBM. Seperti di Malaysia, dengan ron yang lebih tinggi dari Pertalite, harganya jauh lebih murah," jelasnya.

Iqbal juga mengkhawatirkan dengan naiknnya harga BBM maka ongkos energi industri akan meningkat.

Hal itu bisa memicu terjadinya ledakan PHK atau pemutusan hubungan kerja.

Lebih lanjut, kata dia, kenaikan  harga BBM juga akan menurunkan daya beli yang sekarang ini saja sudah turun 30 persen.

Dengan harga BBM naik maka daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen.

"Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflansi menjadi 6.5 persen hingga - 8%, sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket," kata Said Iqbal.

Penjelasan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan sejumlah alasan pemerintah harus menaikkan harga BBM subsidi.

Jokowi menyebut, kenaikan harga BBM subsidi di Indonesia terkait dengan harga minyak dunia.

Selain itu, kenaikan harga BBM subsidi juga dipengaruhi anggaran subsidi dan kompensasi BBM.

"Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia," ujarnya dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu.

"Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau, dengan memberikan subsidi dari APBN."

"Tetapi, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat, dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun, dan itu akan meningkat terus," beber Jokowi.

Jokowi menambahkan, 70 persen dari subsidi BBM dinikmati oleh pemilik mobil pribadi.

"Lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi," ungkapnya.

"Mestinya, uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu," jelas Jokowi.

Sebagian Subsidi BBM Dialihkan

Presiden menjelaskan, pemerintah akan mengalihkan subsidi BBM untuk sejumlah bantuan.

Beberapa bantuan tersebut diharapkan dapat diterima masyarakat secara tepat.

"Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit."

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM," kata Jokowi.

"Sehingga, harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian."

"Sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran," terangnya.

Adapun bantuan yang disalurkan oleh pemerintah yakni berupa BLT BBM, Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan subsidi untuk angkutan umum hingga nelayan.

BLT BBM akan diberikan kepada 20,65 juta penerima yang dimulai pada September 2022.

"Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp 12,4 triliun, yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp 150 ribu per bulan, dan mulai diberikan bulan September selama empat bulan," ungkap Presiden.

Sementara itu, BSU Rp 600 ribu akan disalurkan kepada 16 juta pekerja.

"Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan, dalam bentuk Bantuan Subsidi Upah yang diberikan sebesar Rp 600 ribu," kata Jokowi.

"Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan dua persen Dana Transfer Umum sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan," lanjutnya.

Terakhir, Jokowi menegaskan, pemerintah berkomitmen bahwa subsidi BBM harus diberikan secara tepat.

"Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran," ujarnya.

"Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu," imbuh Jokowi.

Penulis: Fersianus/Mario/HA