Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beredar undangan yang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Serang, Banten.

Dalam undangan yang diterima Tribunnews.com, Mukernas PPP digelar selama dua hari mulai Minggu 4-5 September 2022 di Swiss Belinn Modern Cikande, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten.

Berdasarkan agenda yang tertera dalam surat undangan itu, ada dua agenda penting yang turut dibahas.

Baca juga: Mahasiswa dan Kalangan Santri Soroti Suharso Urung Mundur sebagai Ketum PPP Imbas Kiai Amplop

Pertama, Pleno I yang berisi pembacaan jadwal tata tertib. Adapun petugas yang bertugas adalah pimpinan sidang.

Namun, hal mengejutkan muncul di agenda selanjutnya pada Pleno II.

Dimana, tertulis agendanya adalah pengukuhan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP PPP. Agenda itu juga dipimpin oleh pimpinan sidang.

Meski begitu, dalam undangan tersebut belum tertera informasi detail siapa yang akan mengisi posisi Plt Ketua Umum PPP. Padahal, diketahui bahwa saat ini Ketua Umum DPP PPP adalah Suharso Monoarfa.

Dalam undangan itu pula, tak mencantumkan Suharso Monoarfa sebagai pihak yang terundang. Tertulis yang terhormat yakni Pengurus Harian DPP PPP, Pimpinan Majelis dan Mahkamah PPP, Ketua dan Sektertaris DPW PPP, Pimpinan Fraksi PPP MPR/DPR RI, Ketua/Wakil Ketua Departemen dan Lembaga DPP PPP dan Ketua Umum Badan Otonomi DPP PPP.

Baca juga: Suharso Nilai Pembiasan Pidatonya Soal Amplop Kiai Rugikan Elektoral PPP

Undangan Mukernas ini pun ditandantangani oleh Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani dan Wakil Sekretaris Jenderal PPP Idy Muzayyad.

Salah satu sumber Tribunnews.com mengatakan, bahwa Mukernas PPP ini digelar guna mengganti posisi Suharso Monoarfa.

Dimana, sebelumnya kalangan diinternal PPP mendesak Suharso mundur lantaran menyinggung soal 'Amplop Kiai' pada acara KPK, beberapa waktu lalu.

"Salah satunya soal itu (Amplop Kiai)," ucap sumber Tribunnews.com, Minggu (4/9/2022).

Tribunnews.com juga meminta konfirmasi melalui pesan singkat Whatsapp kepada Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani dan Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi soal agenda Mukernas PPP yang mengagendakan pengukuhan Plt. Ketua Umum.

Namun, keduanya belum merespons dan hanya membaca isi pesan tersebut.

Sebelumnya, dalam kegiatan pembekalan antikorupsi kepada para pengurus PPP, Suharso Monoarfa menceritakan pengalaman pribadinya saat berkunjung ke pondok pesantren besar, guna meminta doa dari beberapa kiai yang menurutnya juga kiai besar.

"Waktu saya Plt. Ini demi Allah dan Rasul-Nya terjadi. Saya datang ke kiai itu dengan beberapa kawan, lalu saya pergi begitu saja. Ya, saya minta didoain kemudian saya jalan. Tak lama kemudian saya dapat pesan di WhatsApp, 'Pak Plt, tadi ninggalin apa gak untuk kiai?'" cerita Suharso.

Baca juga: Ketua Umum PPP Suharso Soal Amplop Kiai: Tidak Ada Maksud Saya Tidak Hormati Kiai

Suharso yang merasa tidak meninggalkan sesuatu di sana sempat menduga ada barang cucunya yang tertinggal di pesantren tersebut.

Kata orang yang mengirim pesan ke dia, bukan barang yang tertinggal. Setelah dijelaskan bahwa harus ada pemberian untuk kiai dan pesantren, ujar Suharso, dia bahkan sempat menyebutkan tidak membawa sarung, peci, Al Quran atau lainnya.

“Kayak gak ngerti aja Pak Harso ini, gitu Pak Guru. I've provited one, every week. Dan bahkan sampai saat ini, kalau kami ketemu di sana, itu kalau salamannya, enggak ada amplopnya Pak, itu pulangnya itu, sesuatu yang hambar," ucapnya.

Pidato Suharso tersebut kemudian dipermasalahkan kader PPP. Tiga pimpinan Majelis DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mundur. 

Permintaan tersebut tertuang dalam sebuah surat tertanggal 22 Agustus 2022.

Adapun Ketiga Majelis DPP PPP itu yakni KH. Mustofa Aqil Siraj sebagai Ketua Majelis Syariah, H. Muhammad Mardiono sebagai Ketua Majelis Pertimbangan, dan KH. Zarkasih Nur sebagai Ketua Majelis Kehormatan.

Baca juga: Ketua Umum PPP Suharso Soal Amplop Kiai: Tidak Ada Maksud Saya Tidak Hormati Kiai

Dalam surat itu, terdapat empat poin utama yang menjadi pertimbangan tiga pimpinan DPP PPP meminta Suharso mundur. Satu di antaranya terkait pidato 'amplop kiai' yang disampaikan Suharso dalam acara KPK.